SOLOPOS.COM - Haryanto, 38, sedang menebarkan pupuk NPK di sawahnya di Jendi, Selogiri, Wonogiri, Selasa (13/12/2022). Pengurangan jenis pupuk subsidi mengakibatkan biaya produksi meningkat. (Solopos.com/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, SEMARANG — Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah (Jateng) menyebut ada sekitar 1.000 hektare lahan pertanian di wilayahnya yang mengalami alih fungsi lahan. Kondisi itu pun berpotensi mempengaruhi stabilitas pangan di Jateng menyusul produktivitas padi atau beras yang terganggu.
Kepala Distanbun Jateng, Supriyanto, menilai pernyataan Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, terkait alih fungsi lahan pertanian mempengaruhi stabilitas pangan memang benar adanya.
“Catatan alih fungsi [lahan pertanian], angka pastinya belum kami pegang. Tapi bilaa dilihat rata-rata di angka 600-1.000 hektare. Itu semua sudah alih fungsi nonpertanian. Tapi, kami belum bisa mengidentifikasi menjadi [lahan] apa,” ujarnya kepada Solopos.com, Senin (30/1/2023).
Kendati terancam, Supriyanto terus berupaya agar bisa menjaga stabilitas pangan di Jateng. Caranya, yakni dengan mendorong produktivitas tanaman padi setiap hektarenya serta penggunaan pupuk organik.
“Kami coba dongkrak produktivitas per hektare. Karena tanaman pangan perlu lahan, sedangkan sebagian sudah alih fungsi, makanya yang ada harus ditingkatkan produktivitasnya. Melalui peningkatan infrastruktur, pengairan, dan lainnya,” terangnya.
Mengenai pupuk, lanjut Supriyanto, yakni mendorong para petani agar lebih bisa memanfaatkan penggunaan pupuk organik. Sebab, pupuk organik bisa dibuat sendiri, sehingga tak tergantung dengan alokasi pupuk subsidi.
“Pupuk organik bisa dibuat sendiri oleh petani dengan bimbingan kita, termasuk membantu dari sarana prasarana. Jadi kalau pupuk subsidi mahal atau langka, petani bisa antisipasi dengan pupuk organik, yang bahan bakunya bisa diambil dari lingkungan tenpat mereka hidup. Misal dari kotoran hewan atau dari sisa hasil pertanian, seperti jerami,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Distanbun Jateng mencatat ada sekitar 669.364 hektare lahan persawahan dari total di tiap 35 kabupaten/kota yang akan memasuki panen raya di kuartal pertama 2023 ini. Perinciannya, yakni pada panen raya Januari ada sebanyak 73.627 hektare, Februari 229.820 hektare, dan Maret 365.917 hektare.