SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG —</strong> Sebanyak 13 kabupaten/ kota di Jawa Tengah (Jateng) terpilih sebagai percontohan atau <em>role model</em> smart city tahap II. Jumlah itu merupakan yang terbanyak mengingat daerah yang terpilih pada tahap II ini sebanyak 50 kabupaten/ kota.</p><p>Staf Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Dwi Elfrida Martina, mengatakan dengan terpilihnya 13 kabupaten dan kota sebagai role model, dirinya berharap Jateng bisa menjadi smart province pertama di Indonesia.</p><p>Untuk itu, kolaborasi dan koordinasi antarkabupaten atau kota yang terpilih menjadi role model pada <a title="Prestasi Semarang Terbaru Jadi Best Smart Living City" href="http://semarang.solopos.com/read/20180504/515/914298/prestasi-semarang-terbaru-jadi-best-smart-living-city">Gerakan Menuju 100 Smart City </a> sangat diperlukan. Selain itu, juga komitmen dari seluruh kepala daerah dan gubernur.</p><p>“Mohon bantuannya Bapak Gubernur untuk mengolaborasi, mengoordinasikan kota atau kabupaten yang terpilih di Jateng agar terwujud <em>smart province</em> pertama di Indonesia,” ujar Dwi seperti dilansir laman Internet resmi Pemprov Jateng, Sabtu (12/5/2018).</p><p>Ke-13 kabupaten/kota yang terpilih sebagai role model smart city II itu yakni, Kota Solo, Kabupaten Banyumas, Batang, Blora, Grobogan, Pati, <a title="Sukoharjo Bakal Terapkan Smart City 2018" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180428/490/913050/sukoharjo-bakal-terapkan-smart-city-2018">Sukoharjo,</a> Pemalang, Boyolali, Kudus, Jepara, Kendal, dan Magelang.</p><p>Ada beberapa pertimbangan sehingga menetapkan ke-13 kabupaten dan kota di Jateng itu sebagai smart city. Untuk bisa mengikuti assesment, salah satu kriteria ke-13 kabupaten/kota itu diharap memiliki kemampuan keuangan daerah, sehingga bisa mandiri dalam menginterpretasikan <em>masterplan</em> dan <em>quick win </em>atau program yang bisa dirasakan masyarakat.</p><p>“Jadi, ketika sudah kita bantu untuk membuat <em>masterplan, the next year</em> bisa mengimplementasikan. Dan kita memastikan bahwa mereka pun sudah <em>ready</em> sumber dayanya,” kata Dwi.</p><p>Indikator lainnya, indeks kota hijau yang sudah diukur Kementerian PUPR untuk meyakinkan jika wilayah tersebut sudah memiliki infrastruktur dasar, seperti, jalan, sanitasi, air bersih, maupun infrastruktur dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebab, jika suatu wilayah belum memiliki infrastruktur dasar yang mumpuni, akan mustahil untuk meminta mereka membeli infrastruktur yang lebih canggih. Kinerja pemerintah pun menjadi pertimbangan, khususnya menyangkut seberapa bagus mereka memberikan pelayanan kepada publik, termasuk memanfaatkan TIK.</p><p>“Kami ibaratkan, ini keluarga yang sudah punya rumah, sudah cukup memenuhi kebutuhan dasarnya. Kami mendorong mereka untuk membeli mobil, untuk mendukung mobilitas. Sehingga, bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih canggih,” bebernya.</p><p><em><strong><a href="http://semarang.solopos.com/">KLIK</a> dan <a href="https://www.facebook.com/SemarangPos">LIKE</a> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</strong></em></p>