SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa SD. (Freepik.com)
Solopos.com, TEMANGGUNG — Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung menyebutkan jumlah SD yang memiliki siswa di bawah 20 orang per kelas mencapai 30 persen. Di sisi lain, di Temanggung mencapai 442 SD.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Temanggung, Agus Sujarwo, seperti dikutip dari Antara, Jumat (7/7/2023). Ia menyampaikan suplai jumlah anak usia didik SD memang relatif berkurang dibandingkan dengan jumlah sekolah.
Hal itu menjadi mekanisme ke depan untuk melakukan evaluasi dari proses PPDB yang dilaksanakan kemarin agar proporsi anak-anak di setiap SD itu bisa tercukupi dengan kemampuan pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana prasarana yang ada.
“Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 tingkat SD sebagian besar kuota terpenuhi, tetapi melihat populasi di Temanggung lebih menumpuk di beberapa kecamatan yang memang padat penduduk, seperti Temanggung, Parakan, dan Kranggan,” katanya.
Agus menjelaskan angka 20 murid per kelas atau rombongan belajar (rombel) itu adalah angka penghitung batasan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Penghitungan 20 murid ke bawah [per kelas] dengan 21 ke atas sampai jumlah maksimal 28 murid itu nominalnya berbeda. Jadi kami melakukan klasifikasi pembatasan rombel dari basis penghitungan BOS,” katanya.
Disinggung tentang regrouping SD, Agus mengatakan hal itu sangat mungkin. Tapi harus melihat kondisi riil di lapangan, kondisi sosial budaya masyarakat, jarak antara sekolah, dan melihat distribusi guru.
“Regrouping harus dengan perencanaan yang matang karena harus melihat beberapa faktor itu. Tetapi tetap dimungkinkan adanya regrouping. Kami tidak ingin ada ketidakefektifan dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika seorang guru hanya berhadapan dengan 1, 2, 3 atau hanya sampai 10 murid, itu tidak efektif,” katanya.
Ia menuturkan regrouping tetap menjadi pertimbangan, tetapi prosesnya juga harus melihat pelayanan pendidikan secara maksimal. Secara jumlah murid mungkin kurang, tetapi karena di situ tidak ada satuan pendidikan lain, mau tidak mau tetap harus melaksanakan aktivitas di sekolah tersebut.
Agus mencontohkan di berapa lokasi di Kecamatan Tretep. Dilihat peserta didik kurang dari 20 orang, tetapi seandainya di-merger maka anak-anak harus mengakses sekolah terdekat jaraknya empat sampai lima kilometer.
“Mau tidak mau sekolah itu tetap harus kami buka, agar layanan pendidikan yang ada dalam wilayah terpencil tetap bisa maksimal,” katanya.