SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memberi peringatan kepada kepala daerah untuk mewaspadai celah korupsi pada era digital seperti saat ini. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Hotel Novotel, Kota Semarang, Rabu (31/10/2018).
Penghargaan tersebut diberikan kepada 32 pemerintah daerah di Jateng berdasarkan akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ganjar didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah.
“Saya senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang makin hari makin jadi style. Seolah kalau belum memperoleh WTP, punya beban tinggi,” kata Ganjar, Rabu.
Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target, jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government harus diubah menjadi clean government yang sesuai keinginan masyarakat.
“Kita harus belajar dan berbagai. Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia. Mau tidak kita melakukan itu? Satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki,” katanya.
Untuk menciptakan clean government menurut Ganjar memang berat karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi. Terlebih saat ini ruang-ruang tindak korupsi juga semakin mengikuti perkembangan zaman era digital. Dia mencontohkan, untuk menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itupun masih terbuka celah untuk korupsi.
“Kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. E-katalog itu membantu, tapi sudah ada yabg menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan. Maka jaga diri, spiritualitas, ingat keluarga,” katanya.
Peluang korupsi lainnya, kata Ganjar, berada pada ranah jualan izin, jualan jabatan, bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan anggota DPRD. “Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif,” katanya.
Sementara itu, Sulaimansyah mengatakan penghargaan WTP itu sekaligus untuk memperkuat sinergitas antarpemda dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
“Karena bisa menilai langsung uang masyarakat ini untuk apa saja. Akan terbangun komitmen dan semangat bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Penerima penghargaan opini WTP di Jateng, yakni Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Solo, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang, Pemkab Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal, Blora, Pemalang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak, Kudus, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan Banyumas.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya