Solopos.com, SEMARANG — Partai Buruh menyebut empat nama bakal calon presiden akan didukung dalam Pemilu 2024. Salah satu nama yang mendapat dukungan paling banyak yakni Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan.
Selain Ganjar Pranowo, tiga nama lain yang didukung Partai Buruh yaitu Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Sihab.
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim, mengatakan mekanisme penetapan calon presiden Partai Buruh harus melalui Rakernas dan rapat Presidium. Namun, hingga kini pihaknya belum menentukan sikap dan mendeklarasikan siapa calon yang didukung.
“Dalam Rakernas itu memang muncul empat nama, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal [Presiden Partai Buruh], dan Najwa Sihab,” beber Aulia, di sela aksi May Day di depan kantor Gubernuran Jawa Tengah, Senin (1/5/2023) sore.
Kendati belum ditentukan, Aulia membenarkan jika saat Rakernas suara dukungan terhadap Ganjar Pranowo paling banyak dibandingkan tiga calon presiden yang diusulkan Partai Buruh. Namun, ia menegaskan jika hasil pastinya, baru akan keluar saat Rapat Presidium.
“Nanti penentuan akan dibahas pada Rapat Presidium. Kalau sekarang masih prematur. Intinya mendekati suasana politik kami belum deklarasi siapapun terkait dengan pencapresan,” tegasnya.
Sekadar informasi, Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah menyampaikan jika Rapat Presidium itu akan dilakukan pada 24 Juli 2023. Hingga saat ini, pihaknya masih enggan menyebutkan nama calon presiden yang bakal diusung Partai Buruh.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah perwakilan di antaranya ada kabupaten/kota Cilacap, Jepara, Demak, Semarang, Karanganyar, Banjarmasin, Brebes, Pemalang, Tegal, Kendal, hadir dalam aksi penolakan yang bertepatam dengan May Day 2023 ini. Mereka datang dengan maksud satu, yakni membuktikan perlawanan perjuangan kaum buruh, demi kesejahteraan bagi kaum buruh yang dinilai masih belum layak.
“Kita tak akan pernah turun ke jalan, kecuali aturan yang ada di Indonesia perpihak kepada buruh dan warga, bukan kepada oligarki. Karena terbektunya UU Ciptakerja, adalah prduk perselingkuhan antara pemerintah tingkat eksekutif, dan yudikatif dengan orang tertentu,” seru Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja Migran Indoneisa (FSPMI), Semarang Raya, Bung Sumartono, di tengah-tengah orasinya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
