SOLOPOS.COM - Potret Jalan Bodeh - Karangbrai (Kecamatan Boideh) menunggu untuk diperbaiki (Instagram/@ceritapemalang)
Solopos.com, PEMALANG -- Genap 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat sejak pelantikannya pada 26 Februari 2021 silam mendapat respons keras dari warga Kabupaten persinggahan tersebut.
Pasalnya dalam masa kepemimpinannya selama 100 hari, warga menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih untuk periode masa jabatan 2021-2026 ini belum menunjukan gebrakan yang begitu signifikan. Salah satunya mengenai infrastruktur jalan yang hingga masa 100 hari selesai, belum ada perbaikan di ruas-ruas jalan yang rusak
Mengutip laman Instagram @pemalang.update yang mengunggah video Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang sedang memainkan tarian kesenian Jaran Ebeg saat kunjungan di Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari. sejumlah netizen berkomentar menyindir mengenai ruas-ruas jalan di beberapa daerah yang masih rusak.
Netizen dengan nama akun @punggawa_motorgarage menulis “Pak dalan desa ampelgading ancur pak.. kpan di beneri pak lah..”
Netizen dengan nama akun @punggawa_motorgarage menulis “Pak dalan desa ampelgading ancur pak.. kpan di beneri pak lah..”
Lalu ada netizen dengan nama akun @aunulhadi juga menulis bernada sindiran terkait kodisi jalan. Dalam komentarnya yang menggunakan Bahasa Jawa, dia menuliskan “Pak jenengan otw mriko ngagem kendaraan mobil ? Kiro" jalane pripun pak ?” (Pak, waktu perjalanan menuju kesana (Desa Cikendung) pakai kendaraan mobil? kira-kira jalannya bagaimana pak?)
Kemudian ada netizen dengan nama akun @rorisolusindo yang juga menulis komentar sindiran “Jal numpak jaran ebeg muter pantura” (Coba aja naik ebeg (kuda boneka) terus keliling pantura). Komentar ini mengacu pada penampilan pasangan Bupati dan Wakil Bupati itu untuk melihat kondisi jalan Pantura dengan menaiki kuda ebeg yang dipakai saat menampilkan kesenian Jaran Ebeg.
Sementara itu, dilansir dari situs Pemalangkab.go.id, kondisi ruas jalan yang rusak di Kabupaten Pemalang sebenarnya sudah menjadi agenda prioritas Pemkab Pemalang. Kabid Bima Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Joko Tri Asmoro dalam hal ini telah melakukan perencanaan perbaikan sejumlah ruas jalan sejak Maret 2021.
Joko juga menjelaskan untuk penanganan jalan melalui pengadaan yang bersifat pemeliharaan nilainya kurang lebih sebesar Rp200 juta yang mencakup sekitar 244 ruas jalan rusak di beberapa kecamatan
Sedangkan pengerjaan jalan jenis lelang menghabiskan dana berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar yang mencakup semua ruas jalan antar kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Rencananya pengerjaan ini dijadwalkan pada Mei 2021 lalu namun terrnyata belum terealisasi.
Baca Juga: Bupati dan Wabup Pemalang Mainkan Jaran Ebeg di Cikedung
Joko menambahkan bahwa semua ruas jalan Kabupaten nantinya diperbailki tapi tidak bisa tuntas karena anggaran tidak mencukupi untuk mengerjakan ruas jalan rusak yang total panjangnya mencapai 333,29 km jalan kabupaten.
Sementara itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Kabupaten Pemalang Sarinto mengatakan bahwa persentase kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebesar 43.52% dari total ruas jalan Kabupaten Pemalang sebesar 765,72 kilometer.
Sarinto menjelaskan bahwa tingkat kerusakannya bervariasi, ada yang sedang sebanyak 12,18% atau 93,29 km, rusak ringan 9,95% atau 76,22 km dan rusak berat sebanyak 21,39% atau 163,78 km. Kerusakan paling para ada di wilayah pantura, seperti Ulujami, Comal, Bodeh, Ampelgading, Petarukan hingga Pemalang.
Sebelum protes para netizen di video kunjungan kerja di Desa Cikendung di laman Instagram tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang telah melakukan permintaan maaf secara terbuka pada 24 Mei 2021 silam di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang karena janji untuk perbaikan infrastruktur jalan masih belum terlaksana selama 100 hari masa kepemimpinannya.
Dalam permintaan maafnya, Mukti Agung menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan di lingkup internal birokrasi yang berkaitaj dengan APBD dan adanya refocusing anggaran sehingga belum bisa digunakan untuk program prioritasnya, salah satunya adalah perbaikan ruas jalan.