CALON KAPOLRI : Analis Politik Berharap Presiden Klarifikasi Rumor Seputar Budi Gunawan

Budi Gunawan (Detik.com)

Calon Kapolri Budi Gunawan menuai kontroversi. Analis politik Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setiyono menegaskan perlunya klarifikasi rumor yang berkembang seputar pencalonan Komjen Budi Gunawan 

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Kanalsemarang.com, SEMARANG- Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menegaskan perlunya Presiden mengklarifikasi rumor yang berkembang seputar pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Rumor yang berkembang kan Budi Gunawan disponsori Bu Mega [Megawati Soekarnoputri]. Meski belum ada bukti riil yang menunjukkan kebenarannya, banyak analisis berkembang seputar itu,” katanya seperti dikutip Antara, Sabtu (17/1/2015).

Analisis yang berkembang, kata penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi itu, salah satunya penetapan tersangka oleh KPK itu kecerdikan Presiden Joko Widodo untuk menolak perintah Megawati.

Apapun analisis yang berkembang seputar rumor Budi Gunawan disponsori Megawati, ia mempersilakan, tetapi sejauh ini memang belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atas rumor itu.

“Bahwa Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Bu Mega ketika menjabat presiden, belum cukup menjadi alasan membenarkan ada ‘endorsement’ dari Bu Mega untuk penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri,” tukasnya.

Dalam politik, kata dia, semua bersifat dinamis, dan variabelnya tidak pernah tunggal, sebagaimana kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati karena pernah menjadi ajudannya yang baru satu variabel.

Terlepas benar-tidaknya dari rumor Budi Gunawan disponsori Megawati, ia menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif dan semestinya tidak bisa dipaksa oleh siapa pun dalam mengambil suatu keputusan.

“Kalau ada orang-orang dekat yang memberi atau diminta masukan dan pertimbangannya oleh Presiden, bisa saja. Akan tetapi, pintu terakhir sebuah kebijakan adalah hak prerogatif Presiden,” katanya.

Presiden, kata dia, memiliki kekuatan untuk menolak “endorsement” yang tidak bermanfaat atau membahayakan rakyatnya, termasuk jika ada yang “endorsement” atas calon Kapolri yang berpotensi bermasalah.

“Bisa dibayangkan betapa kecewanya rakyat jika ternyata rumor itu benar. Lebih bagus dijelaskan pada rakyat ketimbang membiarkannya menjadi asumsi di ruang gelap yang tak terklarifikasi,” kata Budi.