POLEMIK GEDUNG DPRD : Banggar DPRD Jateng Belum Bahas Gedung Baru Senilai Rp10 Miliar

Polemik gedung DPRD Jateng terus bergulir. Banggar DPRD Jateng pun memberikan penjelasannya.

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Tengah diketahui belum pernah membahas rencana pembangunan gedung baru yang menelan anggaran dana senilai Rp10 miliar.

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

Anggota Banggar DPRD Jawa Tengah (Jateng), Hadi Santoso, mengatakan pada APBD 2015 tidak alokasi anggaran senilai Rp10 miliar untuk pembangunan gedung baru.

“Kami juga belum mengetahui adanya desain rencana pembangunan gedung baru DPRD Jateng tersebut,” katanya kepada solopos.com di Semarang, Jumat (5/6/2015).
Dia menambahkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) Jateng juga tidak mengalokasikan anggaran untuk penyusunan detail engineering design (DED) pembangunan gedung baru DPRD.

“Saat rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jateng dengan Dinas Ciptakaru beberapa waktu lalu tidak muncul adanya penyusunan DED pembangunan gedung baru dewan,” ungkap Hadi yang juga anggota Komisi D.
Rencana pembangunan gedung baru itu, sambung dia juga belum dibahas pada RAPBD 2016, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng belum menyerahkan draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) kepada DPRD.

Mengenai sikap gubernur yang telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPRD Jateng, politisi dari Partai Keadiloan Sejahtera (PKS) ini mengaku tidak mengetahui alasannya.

“Tidak mengetahui sikap gubernur yang telah menyetujui pembangunan gedung terlebih dahulu, padahal belum ada anggaranya,” tandas anggota dewan dari Wonogiri ini. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya menyatakan telah menyetujui usulan pembangunan gedung baru DPRD Jateng karena gedung saat ini sudah tidak mencukupi dan ruangnya kacau.

Pembangunan gedung baru dewan, rencananya pada 2016. Saat ini DED sedang dikerjakan Dinas Ciptakaru Jateng.
Secara terpisah, koordinator Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KP2KK) Jateng, Rofiuddin mengatakan pembangunan gedung baru DPRD Jateng belum tepat.

Pasalnya, menurut dia, gedung yang ada sekarang dinilai masih mampu untuk menampung aktivitas kedewananan sebanyak 100 orang anggota legislatif. Apalagi, imbuh Rofiuddin berdasarkan data banyak anggota DPRD Jateng jarang masuk, sehingga beberapa rapat paripurna sampai tidak memenuhi kuorum.

Dia tidak menjamin pembangunan gedung baru dengan fasilitas masing-masing anggota dewan mendapatkan ruang pribadi akan meningkatkan kinerja mereka. “Kalau alasannya pembangunan gedung baru untuk meningkatkan kinerja anggota dewan tidak tepat karena soal kerja adalah komitmen bukan masalah fasilitas,” beber Rofiuddin.