SOLOPOS.COM - Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan saat rapat paripurna ke-20 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD Tahun Anggaran 2024, Rabu (12/7/2023). (Istimewa)
Solopos.com, GROBOGAN — Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan pemandangan umum terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD Tahun Anggaran (TA) 2024, Rabu (12/7/2023).
Raperda tersebut merupakan usulan Bupati Grobogan yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kabupaten Grobogan.
Rapat paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Grobogan dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan, H.M. Nur Wibowo dengan agenda penyampaian pemandangan umum ketujuh fraksi DPRD Grobogan. Dalam rapat itu, Bupati Grobogan diwakili Sekertaris Daerah (Sekda), Moh. Sumarsono.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rizky Bintang Fauzi, menyoroti rencana pemberian modal untuk PT Bank pembangunan daerah Jawa Tengah senilai Rp10 miliar. Tujuannya untuk meningkatkan sektor produksi dan UMKM.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rizky Bintang Fauzi, menyoroti rencana pemberian modal untuk PT Bank pembangunan daerah Jawa Tengah senilai Rp10 miliar. Tujuannya untuk meningkatkan sektor produksi dan UMKM.
“Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan sharing penyertaan modal dari Pemkot dan kabupaten lainnya berapa saja di tahun 2024 dan dividen yang diberikan setelahnya,” kata Rizky menyampaikan pemandangan umum fraksi, Rabu.
Perwakilan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya, Bukhori, meminta penjelasan detail perputaran kredit PT Bank pembangunan daerah Jawa Tengah. Sebab menurut pengamatan fraksinya, keuangan PT BPD Jateng sangat baik.
Selain itu, juga ditanyakan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan. Perusahaan itu akan diberikan Rp3,9 miliar. Pihaknya meminta jumlah pelanggan aktif saat ini berapa serta laporan keuangan tahun 2022.
Fraksi Gerindra melalui Farida Ristianti, mengatakan lima BUMD yang sebelumnya disebutkan Bupati untuk diberikan penyertaan modal semuanya layak untuk diberikan modal tersebut. Namun, pihaknya mempertanyakan dividen yang diberikan oleh BUMD tersebut kepada Pemkab nantinya.
“Fraksi Gerindra mohon penjelasan, dividen yang diberikan untuk masing-masing BUMD nantinya berapa?” tanya Farida.
Juru bicara Fraksi Karya Sejahtera (Karsa), Suranto, meminta penjelasan terkait laporan singkat tahun 2022 dari masing-masing BUMD yang akan diberikan penyertaan modal.
“Fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan pertimbangan nominal, usulan pemberian penyertaan modal dari masing-masing BUMD. Kami melihat beberapa BUMD dikategorikan sangat baik,” katanya.
Olah karena itu Fraksi Karya Sejahtera menyarankan agar penyertaan dana tersebut bisa dikurangi setengahnya. Tujuannya agar bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat lainnya.
Perwakilan Fraksi PPP, M. Misbah, dalam pemandangan umumnya meminta agar Bupati Grobogan menjelaskan pemberian penyertaan modal PT Penjaminan kredit daerah provinsi Jawa Tengah senilai Rp1 miliar.
“Menurut kami pemberian penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jateng tidak mesti harus dilakukan tiap tahun anggaran karena hal tersebut bukan kewajiban pemerintah daerah,” tegas Misbah.
Menurutnya bentuk apresiasi dan partisipasi pemerintah daerah kepada PT Jamkrida Jateng sudah ditunjukkan dengan pemberian penyertaan modal selama ini. Hal tersebut tidak dilakukan Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Jateng.
Perwakilan Fraksi Partai Hanura, Mohammad Qannieqna, meminta penjelasan fungsi dan manfaat penyertaan modal yang setiap tahun diberikan oleh Pemkab Grobogan.
“Mohon dijelaskan fungsi dan manfaat penyertaan modal yang setiap tahun diberikan pemerintah Kabupaten Grobogan,” kata Qannieqna singkat.
Sementara itu, juru bicara PKB, Mansata Indah Maratona, minta penjelasan berapa kepemilikan saham dan dividen Pemkab Grobogan terhadap PT Bank pembangunan daerah Jawa Tengah.
Selain itu, Mansata menyoroti penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jateng selalu ada setiap tahun di Pemkab Grobogan. Sehingga pihaknya meminta penjelasan terkait keharusan menanam investasi terhadap PT Jamkrida Jateng.
“Mohon diberikan data lima tahun terakhir, sejak 2019 sampai 2023. Penyertaan modal yang diberikan Pemkab Grobogan berserta data laba dan dividennya,” kata Mansata.