Solopos.com, SEMARANG – Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, mewanti-wanti kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Agus menyikapi fakta adanya bakal calon presiden (bacapres) yang berasal dari Jateng, yakni mantan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Agus menilai Jateng merupakan wilayah yang seksi atau memiliki daya tarik bagi peserta pemilu, baik partai politik maupun bacapres. Hal itu dikarenakan Jateng merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah suara atau pemilih cukup banyak.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
“Jateng itu wilayah yang menguntungkan. Suaranya banyak. Apalagi salah satu bacapres adalah mantan Gubernur Jateng dua periode. Tentu ada faktor kedekatan [dengan ASN Jateng]. Sangat berpotensi terjadi pelanggaran [netralitas ASN] karena ada hubungan emosional. Maka di sini [ASN] harus netral, menjaga kondusivitas,” ujar Agus saat memberikan sambutan pada acara Ikrar Bersama dan Penandatangan Pakta Integritas Netralitas ASN Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (26/9/2023).
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, Ema Rachmawati, mengatakan ada empat poin yang diikrarkan untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Pertama yakni menjaga prinsip netralitas ASN, menghindari konflik kepentingan, bijak bermedia sosial, dan menolak politik uang.
“Ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, bertika, dan demokratis. Demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia],” terang Ema.
Pengurus Parpol
Pejabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, juga meminta ASN menjaga sikap dan etika menjelang Pemilu 2024. Pihaknya akan melakukan pembinaan, pengawasan, hingga sanksi tegas kepada ASN yang kedapatan melakukan pelanggaran.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak menjadi pengurus partai politik. Sanksinya bisa diberhentikan jadi anggota [ASN],” tegas Nana.
Nana pun meminta ASN yang ingin menjadi pengurus parpol untuk mengundurkan diri dari profesinya sebagai ASN. Ia pun akan melakukan upaya pencegahan dan pengawasan ASN dengan membentuk tim yang berkoordinasi dengaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun KASN.
“Kalau memang ada keinginan menjadi legislatif maka mengundurkan diri dulu, baru jadi anggota partai dan mencalonkan legislatif. Harus punya prinsip. Jadi orang hidup itu pilihan, kita harus memilih salah satu,” pintanya.
Pj Guberner Jateng juga mengungkapkan hingga saat ini sudah ada dua ASN di Jateng yang terjerat kasus pelanggaran netralitas. Kendati demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu tak menyebut secara detail dua ASN yang melakukan pelanggaran netralitas itu.
“Selama tahun 2023 Pemerintah Jateng sudah menindak lanjuti dua rekomendasi dari Ketua Komisi ASN terkait [pelanggaran] netralitas ASN. Sudah dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya minta tidak ada tambahan lagi,” tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
