SOLOPOS.COM - Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Jateng, Agustina Wilujeng. (Solopos.com-Ria Aldila Putri)
Solopos.com, SEMARANG — Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Daerah Jawa Tengah (Jateng) optimistis meraih kemenangan di wilayah Jawa Tengah (Jateng), khususnya Soloraya. Meski pun, rival Ganjar-Mahfud adalah Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Daerah Jateng, Agustina Wilujeng, saat menggelar jumpa pers rencana rapat internal bersama kader PDIP di Panti Marhaen, Kota Semarang, Jumat (17/11/2023).
Agustina mengatakan selama ini hasil Pemilu yang diraih PDIP di Soloraya selalu bagus. Oleh karenanya, ia pun tetap yakin PDIP di wilayah Soloraya masih solid.
“Soloraya daerah paling solid untuk PDIP dan di setiap pemilu hasilnya selalu membahagiakan. Jadi apakah pemilu ini akan ada perbedaan atau tidak, besok baru kita dapatkan laporan dari penguasa wilayah tempur,” katanya.
Meski begitu, ia mengaku tak terlalu khawatir dengan hasil yang diperoleh PDIP. Pasalnya, berdasarkan survei internal PDIP, partai berlambang kepala banteng itu masih kuat, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
“Tapi kalau menurut survey tidak ada hal yang mengkhawatirkan, walaupun kami tetap waspada membela wilayah tempur masing-masing,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Agustina juga menyampaikan rencana menggelar rapat internal bersama kaader PDIP pada Minggu (19/11/2023). Rapat tersebut juga akan dihadiri Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
“Kami undang 860-an orang, ini hanya internal dan tim siber. Mbak Puan akan hadir. Kalau Pak Ganjar tidak [hadir]. Kami akan berdiskusi tentang apa yang dilakukan dalam proses pemenangan,” ujarnya.
Sementara itu saat disinggung apakah Gibran telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, Agustina enggak menjawab secara gamblang. Ia hanya menyebut jika persoalan KTA Gibran yang saat ini telah menyeberang ke kubu Prabowo, merupakan kewenangan DPP PDIP.
“Kalau KTA urusan ke DPP. Kita sama dengan sistem administrasi negara, kalau KTP ya ke pemerintah pusat,” ujar Agustina.