Jateng
Minggu, 28 Maret 2021 - 00:30 WIB

AJI Semarang Pilih Pengurus di Konferensi Kota

Imam Yuda Saputra  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Logo AJI Kota Semarang. (Facebook)

Solopos.com, SEMARANG Aliansi Jurnalis Independen Semarang akan menggelar Konferensi Kota (Konferta) IX, Minggu (28/3/2021). Konferta AJI Semarang yang mengagendakan pemilihan pengurus untuk masa bakti 2021-2024 itu akan digelar di Kantor Sekretariat AJI Semarang, Jl. Nakula, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ketua AJI Kota Semarang, Edi Faisol, mengatakan konferta sebenarnya sudah diagendakan sejak beberapa waktu lalu. Namun, karena berbagai alasan seperti pandemi Covid-19, konferta akhirnya diundur.

Advertisement

“Ada sejumlah agenda yang dibahas dalam konferta nanti. Selain membahas masalah organisasi, tentu juga memilih pasangan ketua dan sekretaris,” ujar Edi dalam keterangan resmi yang diterima Semarangpos.com—grup Solopos.com, Sabtu (27/3/2021).

Baca Juga: 7 Tips Fengsui Lorong Rumah Ini Undang Energi Positif

Advertisement

Baca Juga: 7 Tips Fengsui Lorong Rumah Ini Undang Energi Positif

Edi mengatakan Konferta IX AJI Kota Semarang mengusung tema “Menjaga Independensi di Tengah Oligarki”.

Tema itu diusung untuk menggambarkan situasi jurnalis saat ini yang menghadapi tantangan pada masa pandemi, tapi juga intervensi kebebasan pers.

Advertisement

“Ini yang selama ini mengganggu. Tak hanya hambatan secara fisik, tapi juga oligarki antara pemilik media dengan birokrasi,” kata Edi menambahkan.

Baca Juga: Jangan Salah Pergaulan, Zodiak Ini Tak Suka Bergaul...

Di sisi lain, Edi menyebut tantangan oligarki juga menimpa kebebasan berpendapat di dunia kampus yang selama ini menjadi basis kekuatan AJI Kota Semarang dalam berkolaborasi dengan mahasiswa khususnya organisasi pers mahasiswa.

Advertisement

Sejumlah kasus pembungkaman gerakan mahasiswa dan kritik lewat pemberitaan kampus menjadi perhatian. Di sisi lain, AJI Semarang  juga merasakan oligarki kekuasaan berdampak pada kesejahteraan pekerja media yang selalu ditutupi.

“Buktinya dinas tenaga kerja emoh menyebut jumlah perusahaan media yang melanggar pengupahan. Itu karena takut dan ada hubungan antarbos media dengan birokrasi,” imbuh Edi.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif