SOLOPOS.COM - Petugas menyuapkan makanan bergizi kepada anak pada acara peluncuran program Bergerak Bersama Atasi Stunting di Alun-alun kota Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (12/5/2023). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc)
Solopos.com, TEMANGGUNG – Tak tanggung-tanggung, demi mengatasi stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung membuka dapur umum di seluruh desa selama 90 hari.
Pembukaan dapur umum itu untuk menyiapkan makanan tambahan bagi anak usia di bawah dua tahun dan ibu hamil. Bupati Temanggung, M. Al Khadziq, mengatakan bahwa pemberian makanan tambahan kepada anak usia di bawah dua tahun atau baduta dan ibu hamil dilakukan selama 90 hari berturut-turut untuk mengatasi stunting.
“Dalam gerakan ini, setiap desa membuka dapur umum yang dipimpin oleh ketua tim penggerak PKK desa. Dapur umum memasak setiap hari dan mengirimkan makanan tambahan kepada sasaran ibu hamil dan anak baduta selama 90 hari berturut-turut,” kata Bupati seusai apel peluncuran Program Bergerak Bersama Atasi Stunting di Alun-Alun Temanggung, Jumat (12/5/2023).
Khadziq mengatakan bantuan makanan tambahan akan dikirim langsung ke rumah-rumah keluarga sasaran demi mengatasi stunting. Selain itu, petugas juga memastikan makanan tambahan itu dikonsumsi oleh baduta maupun ibu hamil dalam keluarga tersebut.
“Dengan pemberian makanan tambahan selama 90 hari, kami harapkan nanti ibu-ibu hamil di Kabupaten Temanggung janinnya bisa tumbuh dengan sehat. Baduta juga bisa tumbuh dengan sehat sehingga tidak stunting,” katanya seperti dilansir Antara.
Ia menyebutkan angka kasus stunting pada anak di Kabupaten Temanggung, menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM), saat ini mencapai 17 persen.
Pemkab Temanggung berupaya untuk menekan angka tersebut menjadi 14%, seperti amanat Presiden Joko Widodo.
“Tahun 2024 minimal angka stunting 14 persen. Kami yakin dengan kebersamaan antara semua unsur masyarakat angka ini dapat dikikis mencapai target,” katanya.
Gerakan bersama untuk mengatasi stunting di Kabupaten Temanggung ini melibatkan puskesmas, pemerintah desa, tim penggerak PKK, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, sukarelawan, hingga pelajar. Para pelajar sengaja dilibatkan terkait dengan pelaksanaan kampanye untuk mencegah pernikahan pada usia dini.