Jateng
Rabu, 7 Februari 2024 - 00:41 WIB

Banjir Grobogan, Senator DPD Abdul Kholik Pertanyakan Keseriusan Pemprov Jateng

Adhik Kurniawan  /  Imam Yuda Saputra  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholik saat memberi tanggapan banjir di Grobogan di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang, Selasa (6/2/2024). (Solopos.com/Adhik Kurniawan).

Solopos.com, SEMARANG – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholik, prihatin dengan banjir parah yang merendam Kabupaten Grobogan, Selasa (6/2/2024). Oleh sebab itu, ia mengusulkan dibangunnya waduk dan bendungan untuk menampung air di wilayah hulu agar tidak meluap di musim hujan.

Putra daerah Kabupaten Cilacap itu juga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam mengendalikan banjir. Padahal pada akhir Desember 2023, ia sudah memberi peringatan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan mitigasi dan antisipasi banjir di Jateng.

Advertisement

“Ini memberi pesan kepada pemerintah daerah untuk betul-betul serius dalam menghadapi ancaman banjir. Namun sayangnya pemerintah tidak siap menghadapi musim banjir. Fokus utamanya [menyiapkan mitigasi] sudah lupa,” kata Abdul Kholik di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).

Abdul pun mengusulkan untuk penaganan banjir jangka panjang bisa dibangun waduk dan bendungan untuk menampung air di wilayah hulu agar tidak meluap di musim penghujan. Ia juga meminta Penjabat (PJ) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, untuk memberikan peringatan secara intensif kepada seluruh bupati dan wali kota dalam mewaspadai ancaman banjir.

“Pak Gubernur kalau bisa terus mewanti-wanti ancaman banjir supaya ada kesiapan. Kalau perlu ada perbaikan kebijakan, kalau bisa banjir tahun depan bisa lebih berkurang. Kita semua perlu diajak, semua stake holder, pemerintah harus serius menangani banjir,” sarannya.

Advertisement

Soal kawasan hulu yang menjadi penyebab banjir di Grobogan, Abdul menilai pemerintah harus lebih serius dalam menata kawasan. “Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh menata kawasan di hulu karena menjadi problem di tengah dan hilirnya. Kalau hanya satu atau dua kabupaten maka menjadi kepentingan masing-masing. Maka Pemprov punya kewenangan untuk bisa mengekselerasikanya, bisa mengoordinasi kepentingan, sehingga kepentingan penanganan banjir juga maksimal,” jelasnya

Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provonsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat ada 11 kecamatan di Kabupaten Grobogan terendam banjir setinggi 60 sentimeter (cm) akibat jebolnya tanggul Sungai Jragung di Kecamatan Karangawen. Dari belasan kecamatan itu ada sekitar 32 desa, 892 rumah, dua fasilitas umum, dan 42 lahan sawah yang terdampak banjir.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif