Solopos.com, MAGELANG-Bawaslu Jateng menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Marga Utama, kompleks Candi Borobudur, Magelang, Kamis (23/11/2023).
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Amin mengatakan pengawas Pemilu tingkat desa hingga kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu. Dengan pengawasan itu jalannya pesta demokrasi dapat berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, serta rahasia.
Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024
“Pengawas Pemilu di tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi mempunyai tanggung jawab yang sama berat dan besar, untuk menjamin Pemilu dapat berjalan secara demokratis,” kata Amin dikutip dari beritamagelang.id pada Kamis (23/11/2023).
Menurutnya, menjelang masa kampanye banyak tugas yang siap menanti para pengawas Pemilu. Dalam tugas kali ini didorong mengoptimalkan upaya pencegahan dan identifikasi masalah terhadap isu-isu tahapan kampanye.
Ia menambahkan, apel siaga Bawaslu Jateng Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan para pengawas Pemilu dari tingkat provinsi hingga tingkat terendah yakni pengawas TPS. “Kegiatan ini juga untuk memantau kesiapan para petugas pengawas Pemilu agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya,” ungkapnya.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Agung Hikmati mengatakan Bawaslu hadir dengan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan pengawasan melalui partisipasi masyarakat. Selain itu, melakukan pengawasan secara langsung proses Pemilu yang berpotensi adanya pelanggaran.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara intens melakukan sosialisasi peraturan netralitas bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng melalui media sosial maupun klasikal. Intinya, lanjut Agung, ASN dan pegawai pemerintah non pegawai negeri Jateng dalam Pemilu 2024 bersikap netral dan bebas dari pengaruh interfensi semua golongan atau partai politik.
“Telah dilakukan penandatangan ikrar bersama dan fakta integritas netralitas ASN yang dihadiri oleh seluruh pimpinan kepala UPT Provinsi Jawa Tengah,” papar Agung.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
