Solopos.com, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), melakukan pengawalan terhadap aksi para buruh di depan Kantor Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Senin (1/5/2023).
Pengawalanan tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap aksi Hari Buruh Internasional (May Day) agar tak terjadi pelanggaran atau menjadi aksi kampanye ajakan pemilu.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Terlihat, ratusan buruh perwakilan dari 35 kabupaten/kota memadati sepanjang Jalan Pahlawan mulai sekitar pukul 15.00 WIB. Saat demo berlangsung, beberapa anggota Bawaslu hadir mengawasi tiap orasi-orasi masing-masing kordinator lapangan (korlap).
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, mengatakan pengawasan itu sebagai upaya pencegahan sebagaimana yang telah disampaikan Bawaslu RI. Sebab, ada salah satu peserta pemilu di mana yang bersangkutan masuk dalam elemen buruh.
“Sehingga kami melakukan pengawasan hari ini. Kami sudah beri imbauan terkait adanya potensi pelanggaran,” ungkap Arief di tengah-tengah aksi unjuk rasa, Senin (1/5/2023) sore.
Potensi pelanggaran tersebut, lanjut Arief, terutama terkait ajakan kampanye pemenangan salah satu peserta pemilu. Dalam hal ini, yakni Partai Buruh itu sendiri.
“Sehingga sudah kami lakukan langkah preventif sejak jauh hari, kami juga sudah bersurat. Hasil monitoring kami selama proses perjalanan di beberapa titik kumpul, di Pasar Johar, Thamrin, Simpang Lima, kemudian finish di Gubernuran, sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran pemilu. Khususnya ajakan pemenangan partai politik,” bebernya.
Sedangkan terkait atribut yang dipakai buruh dalam menyuarakan aksinya, Bawaslu Kota Semarang menilai hal itu sebagai upaya sosialiasi. Pihaknya pun menegaskan, peserta pemilu saat ini juga mempunyai hak untuk sosialisasi.
”Nah simbol sosialisasi itu salah satunya bendera dan atribut. Maka titik fokus kami adalah potensi pelanggaran yang kemudian mengarah pada ajakan kampanye pemenangan parpol (partai politik) untuk Pemilu 2024. Sejauh ini belum ada indikasi. Kami berharap nanti sampai akhir aksi buruh, pada hari ini tidak ada pelanggaran,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah perwakilan buruh di antaranya dari kabupaten/kota Cilacap, Jepara, Demak, Semarang, Karanganyar, Banjarmasin, Brebes, Pemalang, Tegal, Kendal, hadir dalam aksi penolakan yang bertepatam dengan May Day 2023 ini. Mereka datang dengan maksud satu, yakni membuktikan perlawanan perjuangan kaum buruh, demi kesejahteraan bagi kaum buruh yang dinilai masih belum layak.
“Kita tak akan pernah turun ke jalan, kecuali aturan yang ada di Indonesia perpihak kepada buruh dan warga, bukan kepada oligarki. Karena terbektunya UU Cipta Kerja adalah produk perselingkuhan antara pemerintah tingkat eksekutif dan yudikatif dengan orang tertentu,” seru Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja Migran Indoneisa (FSPMI), Semarang Raya, Bung Sumartono, di tengah-tengah orasinya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
