SOLOPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Alkatiri. (Istimewa)
Solopos.com, SEMARANG – “Antar benang ke Desa Madani. Madani wilayah buatan asa dan cinta. Kami senang hadir ke sini, karena Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta”.
Pantun di atas dibuat Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri, dipersembahkan untuk Muhammadiyah yang akan menggelar Muktamar ke-48. Sebagai warga Solo, ia pun tidak bisa menyembunyikan perasaan betapa senang Muhammadiyah menggelar acara Muktamar di Kota Solo, Jumat-Minggu (18-12/11/2022).
“Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang konsisten berjuang di beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Itu [manfaatnya] dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Quatly, Kamis (17/11/2022).
Bagi Quatly, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar dan memiliki kontribusi banyak dalam memajukan Indonesia. Muhammadiyah dengan ragam usaha di sektor pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bisa melakukan sesuatu untuk negeri dengan bersatu atau berkolaborasi.
Bagi Quatly, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar dan memiliki kontribusi banyak dalam memajukan Indonesia. Muhammadiyah dengan ragam usaha di sektor pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bisa melakukan sesuatu untuk negeri dengan bersatu atau berkolaborasi.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Jateng, Quatly tentu memiliki pandangan atau visi mengenai konsep kolaborasi itu. Menurutnya, kolaborasi untuk membangun daerah adalah hal yang mutlak yang harus dipenuhi jika sebuah daerah ingin maju.
Baca juga: Penggembira Muktamar Banjiri Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Jalan sampai Macet!
Menurut Quatly, kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan harus benar-benar didukung masyarakat. Butuh kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan dan menghadapi tantangan global. Terlebih lagi, saat ini Indonesia tengah dihadapkan berbagai tantangan seperti krisis pangan, krisis energi, hingga ancaman resesi global.
Konsep kolaborasi pun perlu dikedepankan agar memberikan solusi bagi masyarakat. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sudah berdiri sejak tahun 1912, layak dijadikan contoh atau panutan.
Kerja sama atau kolaborasi yang dibangun Muhammadiyah selama ini selalu mengedepankan prinsip equality atau kesetaraan. Tidak ada kata donor atau resipien dalam kamus kolaborasi Muhammadiyah, di mana yang ada hanyalah prinsip partnership.
Selain itu, Muhammadiyah juga mengusung sikap good faith atau itikad baik dalam kerja sama dalam berbagai bidang baik humanitarian, kesehatan, hingga pendidikan. Selain itu, kerja sama itu haruslah berlandaskan atas kepentingan masyarakat luas atau public oriented dan secara inklusif tanpa memilah latar belakang agama, suku, ras, maupun politik atau organisasi.
Baca juga: Tantri Kotak dan Arda Naff Siap Meriahkan Pembukaan Muktamar Muhammadiyah Besok
Prinsip-prinisip Muhammadiyah dalam melakukan kolaborasi inilah yang harus dijadikan role model jika ingin mewujudkan pembangunan. Kesenjangan atau disparitas pembangunan yang saat ini menjadi masalah di Jateng, bakal teratasi dengan sikap kolaborasi itu.
Berdasarkan data BPS, kesenjangan ekonomi memang masih terasa di Jateng. Hal itu berkaca dari produk domestik regional bruto (PDRB) di 35 kabupaten/kota di Jateng yang terdapat disparitas cukup tinggi antara daerah yang satu dengan yang lain.
Kota Semarang yang menjadi ibu kota provinsi memiliki raihan PDRB paling tinggi pada 2021 lalu, yakni Rp205,39 triliun. Besaran PDRB Kota Semarang itu jauh lebih besar dari Kabupaten Cilacap yang menempati urutan kedua dengan Rp110,26 triliun, disusul Kudus dengan Rp108,21 triliun. Sementara daerah lainnnya, berada di bawah Rp100 triliun, dikisaran Rp50-an triliun.
Baca juga: Menilik Sejarah Muhammadiyah & Solo, Alasan Dipilih Jadi Lokasi Muktamar ke-48
Menyikapi kesenjangan ekonomi itu, Quatly pun mengaku terus berkolaborasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk mendorong terciptanya program-program pemerataan pembangunan. Meski demikian, dari pihak legislator, DPRD Jateng, juga memiliki berbagai program aspirasi yang dibagi secara merata di seluruh kabupaten/kota.
“Solusi konkret pemerataan wilayah skemanya tentu ada di Pemprov [Jateng]. Kalau dari DPRD kami menjalankan aspirasi yang dibagi merata. Kalau pun ada yang terkesan jomplang, kami minta itu segera dievaluasi dan diganti dengan program yang baru yang lebih efektif,” jelasnya.
Semangat kolaborasi dengan asas kemajuan umat ala Muhammadiyah juga bisa digunakan masyarakat di Jateng dalam menghadapi ancaman resesi global yang menghantui di tahun 2023. Kendati demikian, Quatly optimistis masyarakat Indonesia, khususnya Jateng mampu bertahan menghadapi resesi global jika itu benar-benar terjadi.
“Terpenting, pemerintah juga jangan membuat kegaduhan di tengah masyarakat terkait ancaman resesi global itu. Pemerintah bisa melakukan langkah-langkah preventif, tanpa harus membuat panik masyarakat. Saya yakin, jika resesi benar-benar terjadi, masyarakat kita bisa mengatasi dengan baik,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.