SOLOPOS.COM - Kasus Covid-19 di RI melonjak tajam. (Ilustrasi/Freepik)
Solopos.com, KUDUS – Sejumlah selebaran berisi kritikan kepada pemerintah tertempel di sejumlah ruas jalan di Kudus. Selebaran itu berisi kritikan mengenai penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 yang membebani rakyat.
Melansir Detik.com, Sabtu (24/7/2021), selebaran itu terpasang di tiang rambu lalu lintas di sejumlah jalan di Kudus. Mulai dari jalan persimpangan Pentol, Jalan Sunan Kudus, dan Jalan Tanjung.
Selebaran itu bertuliskan kritikan terhadap pemerintah soal penanganan pandemi Covid-19. Tulisan itu meliputi ‘Covid itu nyata bantuan pemerintah itu fana’, ‘Negara kalah sama pinjaman online’, ‘Patuhi prokes sampai ajal menjemput’, ‘Nakes sengsara korupsi menggila’.
Baca Juga: Mahasiswa Ini Dihantui Kepala Melayang di Kamar Kostnya
Baca Juga: Mahasiswa Ini Dihantui Kepala Melayang di Kamar Kostnya
Saat dimintai konfirmasi, Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan akan menelusuri tulisan selebaran yang terpasang di sejumlah titik jalanan Kota Kudus. Polisi akan mencari orang yang memasang selebaran tersebut.
“Kami akan cari dari CCTV siapa pelakunya akan kita terjunkan tim untuk melidik kemudian akan kita ketemu orangnya kita tanya maksud dan tujuannya seperti apa, apakah bagian dari selama kritik pemerintah atau lainnya,” kata Aditya melalui Detik.com, Sabtu.
Baca Juga: Bupati Grobogan Puji Kualitas Beras Bansos Untuk 117.575 KPM
Kapolres juga membenarkan adanya ajakan aksi serentak di Kudus untuk menolak PPKM. Namun dia memastikan di Kudus tidak ada aksi hari ini.
“Betul [saat ditanya soal ajakan aksi serentak di Kudus]. Aksi di Kudus memang kemarin ada ajakan dari beberapa kelompok yang itu juga ada beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kudus,” katanya.
Aditya mengatakan sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat masyarakat. Menurutnya semua elemen masyarakat hampir semua menolak ajakan aksi serentak pada Sabtu.
“Setelah kita lakukan lidik kemudian intel kami dari kodim juga, dari elemen masyarakat BEM, ormas, partai dan dari macam pedagang PKL, itu semua hampir semua menolak. Mereka tidak mau mengikuti ajak itu,” jelas Aditya.
Baca Juga: Polda Jateng Bekuk 2 Orang terkait Provokasi Ajakan Demo Penanganan Covid-19
Aditya menambahkan meski demikian jika masih ada masyarakat yang nekat melakukan aksi akan langsung dibubarkan polisi.
“Apabila [ada yang] unjuk rasa, karena kita PPKM Level 4 undang-undang tentang prokes itu tidak ada kerumunan lebih dari 3 orang, kalau ada unjuk rasa tentunya akan kita bubarkan. Kita beri pengertian bahwa dengan aksi ini akan menambah kasus Corona baru atau peningkatan kasus. Karena kasus Kudus ini sudah mulai melandai,” imbuhnya