Solopos.com, SEMARANG — Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Tengah (Jateng) yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. H. Imam Taufiq, menilai rencana kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 cukup rasional. Ia menilai kenaikan biaya perjalanan haji itu semata-mata demi kemaslahatan jemaah haji.
“Berhaji itu fadhal atau anugerah dari Allah. Kita melihat kebaikan BPIH ini tidak hanya akan meningkatkan layanan, tetapi juga menjadi perwujudan istithaah jemaah haji dan wasilah kemabrurah haji sesungguhnya,” ujar Imam dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com, Selasa (24/1/2023).
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan skema BPIH tahun 2023 ini mengalami kenaikan menjadi Rp69,19 juta. Usulan itu telah disampaikan ke Komisi VIII DPR.
Rektor UIN Walisongo Semarang menilai usulan kenaikan BPIH ini cukup rasional karena tak lain bertujuan untuk kemaslahatan jemaah. “Kita paham betul bahwa komponen yang diajukan pemerintah ke DPR tidak hanya soal paket layanan haji. Akan tetapi juga berkaitan dengan layanan akomodasi dan konsumsi jemaah di Makkah dan Madinah, serta transportasi selama di Arab Saudi,” ujarnya.
Ketua IPHI Jateng itu juga menilai bahwa syarat utama orang yang ingin berangkat beribadah haji adalah istithaah, dan saat ini pemerintah sedang berikhtiar agar dimensi itu, yakni pelayanan haji mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lainnya tetap terjaga dengan baik.
Sebelumnya, Imam Taufiq, selaku Ketua IPHI Jateng, mengapresiasi upaya pemerintah yang berhasil mengembalikan kuota haji Indonesia kembali normal. Hal itu disampaikannya saat Pengukuhan PD IPHI Soloraya, 14 Januari 2023 lalu.
Ia juga mengajak kepada seluruh umat Islam agar menyikapi dinamika usulan BPIH dengan wajar. “Ini kan juga masih rumusan, usulan, dan kalkulasi rasional yang ditawarkan pemerintah ke DPR. Kita tunggu hasil yang menggembirakan bagi pemerintah dan calon jemaah haji kita tahun ini,” ujarnya.
Rencana pemerintah untuk menaikan biaya haji atau BPIH juga sempat menimbulkan polemik. Kalangan anggota DPR daari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan dengan tegas menolak usulan Kemenag yang ingin menaikan biaya haji menjadi Rp69,19 juta.
Mereka menganggap kenaikan BPIH itu tidak rasional karena membebani masyarakat menengah yang ingin menunaikan ibadah haji. Selain itu, PKS menganggap adanya kesalahan pengelolaan dana haji hingga menyebabkan biaya haji akan dinaikan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
