SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarangpos.com, SEMARANG — Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian Periode 2000-2001 Rizal Ramli mengkritik mahalnya saksi dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli saat mengisi seminar nasional dan launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2018-2020 di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/3/2019).
Menurut Rizal banyaknya dan mahalnya saksi tersebut seharusnya tidak diperlukan jika penyelenggara Pemilu kredibel dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat. “Kalau KPU kredibel dan dipercaya, maka tidak perlu diawasi dan tidak perlu saksi-saksi. Dibentuk bawaslu dan perlu saksi-saksi yang bertugas melakukan pengawasan,” katanya.
Rizal mengatakan sebenarnya Indonesia pernah mengalami masa gemilang mampu menyelenggarakan pemilu yang tidak banyak mengeluarkan ongkos mahal untuk membayar saksi, yakni pada tahun 1955 dan 1999. “Saat itu, penyelenggara pemilu sangat kredibel dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Saat itu, Ketua KPU Rudini dan Wakil Ketua KPU Adnan Buyung Nasution,” katanya.
Rizal menegaskan bahwa hal yang terpenting untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas (Pilpres dan Pileg) dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Rizal Ramli juga berharap Indonesia dapat melahirkan para pemimpin yang memiliki integritas tinggi.
“Pemimpin yang hebat harus mempunyai integritas. Apa yang diucapkan harus sama dengan apa yang dilakukan, karena dampaknya besar bagi rakyat,” kata Rizal Ramli saat menyinggung dampak impor sejumlah komoditas terhadap nasib para petani.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya