Solopos.com, SEMARANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang, Selasa (1/3/2022). Kegiatan ini untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting.
“Kegiatan ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kepala BKKBN dr. HastoWardoyo.
Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19
Dalam Sosialisasi RAN PASTI selain Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, dihadiri pula para wakil ketua dari unsure Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
Baca juga: Satpol PP Pindahkan Puluhan Pedagang Pecah Belah Pasar Johar Semarang
Menurut Hasto, peran pendamping keluarga di daerah sangat penting karena menjadi garda terdepan penurunan angka stunting. BKKBN memiliki 200.000 Tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya ada di desa. Jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih untuk mendampingi calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan.
Sosialisasi RAN PASTI di Semarang menjadi “titik tumpuh” awal penjelasan mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. Yang tak kalah penting, adalah skenario “pendanaan” stunting di daerah. Penurunan stunting menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen pada 2024, bukanlah harapan kosong belaka. Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada BKKBN perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah termasuk dari Jawa Tengah.
Oleh karena itu Jawa Tengah (Jateng) akan menjadi kawasan “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2022 ini, Jateng termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.
Baca juga: Gawat! Jateng Masuk Daerah Rawan Kasus Stunting
Angka Stunting Jateng
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, di lingkup Pemprov Jateng ada 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang.
Kategori hijau (prevelensi 10 sampai 20 persen) ada 15 kabupaten/kota. Di antaranya ;Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Grobogan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru, yakni memiliki di bawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.
Jika dirangking berdasar prevalensi terbesar, lima kabupaten angka stuntingnya terbesar berturut-turut ; Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.
Baca juga: Aparat Kembali Datangi Desa Wadas, Copot Banner Penolakan Batu Andesit
Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Untuk itu Pemprov Jateng ditagih komitmennya pada 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus merah (prevalensi di atas angka 30 persen).
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang hadir di acara ini menantang dirinya beserta jajarannya untuk terus berkomitmen memerangi stunting di wilayahnya. Secara intens, dirinya bersama Ketua PKK Kota Semarang melakukan pemeriksaan door to door ke lapangan untuk memastikan keluarga yang potensial stunting di daerah ditangani dengan benar dan maksimal.
“Begitu ada laporan kasus stunting, misalnya di daerah Mangunharjo, Tembalang saya bersama Ketua Forum Kota Sehat Semarang langsung turba atau turun ke bawah. Perangkat daerah hingga tokoh masyarakat saya libatkan untuk menjadikan persoalan stunting adalah persoalan dan kepedulian kita bersama,” ungkap Hendrar Prihadi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
