Solopos.com, SEMARANG – Senator Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholid, meminta pemerintah pusat untuk kembali mengfungsikan tol laut. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah kerusakan jalan, terutama di kawasan pesisir pantai utara (pantura), yang berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp20 triliun setiap tahunnya.
“Hari ini kita mempertemukan stakeholder terkait dengan penanganan kemacetan di jalur pantura, terutama dari Semarang- Rembang yang berkali-kali terjadi kemacetan sangat parah. Selain merugikan secara ekonomi, juga menimbulkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Jadi ini tentu sangat sia-sia kalau tidak ditangani,” ungkap Abdul usai Rapat Kordinasi dan Serap Aspirasi Kolaborasi Mengatasi Kemacetan Jalur Pantura Jawa Tengah di kantor DPD RI Jateng, Jumat (24/11/2023).
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Kerusakan jalan itu, terang Abdul, karena banyak truk overdimension overload atau ODOL dengan membawa muatan berlebihan ketika melintas di jalur pantura. Imbas dari kerusakan jalan itu kemudian membuat penumpukan arus logistik di sepanjang jalur pantura, seperti yang saat ini terjadi di Pati-Rembang.
“Truk-truk besar sebagai jalur lintasan utamanya yang menimbulkan problem kemacetan itu. Nah dari berbagai pembahasan ini, ternyata kalau dari pihak jalan memang ada problem sedang ada perawatan jalan, yang membutuhkan waktu, sehingga lebar jalan yang digunakan semakin terbatas. Maka kami menyiapkan skema untuk mengatasinya,” pungkasnya.
Skema tersebut yakni menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI), pihak pelabuhan atau Pelindo dan Peti Kemas Semarang dalam memberikan dukungan dari sisi logistik. Kendati mereka sepakat untuk menekan angka kerugian, namun masih terhalang oleh sejumlah kebijakan.
Ketimpangan
“Seperti KALog (Kereta Api Logistik), jalurnya siap, infrastruktur ada, tetapi kebijakannya belum mendukung. Karena belum seimbangnya jalur darat dengan tracking jalur kereta. Ada perbedaan, misalnya di BBM [bahan bakar minyak], satunya [truk] subsidi, satunya [KAI] tidak. Sehingga enggak bisa bersaing, operasional enggak seimbang,” tuturnya.
Lebih jauh, adapun opsi lain melalui pelabuhan dengan mengaktifkan kembali jalur tol laut untuk mengurangi beban jalan di pantura. Senator DPD asal Cilacap, Jateng, ini pun bakal bersurat khusus untuk menanyakan dan meminta kembali jalur tol laut diaktifkan.
“[Kenapa tol laut berhenti?] kita belum ketemu [tahu]. Tapi kemungkinan support pemerintah tidak optimal. Mestinya kalau pemerintah serius, ya didorong untuk bisa lebih berkembang. Padahal dulu sempat difungsikan dari Panjang, Lampung, Tanjung Priok, Semarang, Surabaya. Ini akan mengurangi beban jalur jalan tadi. Nah sayangnya tol laut sudah berhenti. Tentu kalau difungsikan kembali akan mengurangi beban jalur jalan raya tadi,” nilainya.
Sementara itu, Kepala PT KAI Daop 4 Semarang, Daniel Johannes Hutabarat, membenarkan bila kebijakan KALog belum terlalu mendukung. Apalagi harus bersaing dengan pengusaha yang memilih menggunakan angkutan barang berbahan bakar BBM untuk lebih menghemat biaya produksi.
”Kita punya selisih dengan BBM. Kita BBM-nya nonsubsidi. kemudian ada komponen lain. Kita kena PPN, termasuk TAC [track access charge]. Jadi itu biaya yang jauh bersaing dengan angkutan barang,” terangnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
