SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (Youtube Espos Indonesia)
Solopos.com, SEMARANG — Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pejabat kepala daerah terkaya di Jawa Tengah atau Jateng.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per tanggal 5 Februari 2022, Gibran menempati urutan teratas dalam daftar kepala daerah terkaya di Jateng dengan total harta kekayaan mencapai Rp25.297.783.659.
Sementara di urutan kedua ditempati Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, dengan total kekayaan mencapai Rp15.271.644.802. Diikuti Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, yang memiliki kekayaan mencapai Rp14.102.122.354.
Baca juga: Walah, Bocoran Wali Kota Gibran soal Suksesi Mangkunegaran Solo Meleset
Sedangkan Bupati Klaten, Sri Mulyani, menempati urutan keempat dengan total kekayaan Rp12.000.827.139. Menyusul Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, dengan total kekayaan mencapai Rp8.252.745.522.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Achmad Husein, berada di urutan keenam dalam daftar kepala daerah terkaya di Jateng dengan jumlah kekayaan mencapai Rp6.537.451.627. Disusul Bupati Brebes, Idza Priyanti, yang memiliki nilai kekayaan mencapai Rp6.233.664.390.
Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, masuk dalam daftar penyelenggara negara terkaya di Jateng yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK, dengan nilai Rp5.271.972.461.
Harta kekayaan Wakil Bupati Banyumas itu lebih tinggi dibanding Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman, dengan total kekayaan mencapai Rp4.897.229.732.
Sedangkan di posisi kesepuluh ditempati Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat, dengan total kekayaan mencapai Rp4.597.933.955.
Baca juga: Gibran Calon Kepala Daerah Terkaya di Soloraya, Segini Hlo Hartanya
Kendati demikian, daftar kepala daerah terkaya di Jateng ini belum final. Dengan kata lain, daftar tersebut bisa berubah, mengingat masih banyak kepala daerah yang belum melaporkan daftar kekayaan terbarunya kepada KPK.
Beberapa kepala daerah yang belum menyerahkan LHKP terbaru ke KPK itu antara lain Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi; Bupati Karanganyar, Juliyatmon; Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani; Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, hingga Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.