Solopos.com, SEMARANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan ada sejumlah kabupaten/kota rawan kebanjiran dan tanah longsor saat proses coblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 nanti.
Adapun wilayah banjir mayoritas tersebar di sisi pantai utara (Pantura) sedangkan rawan longsor di daerah pegunungan tengah.
Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng, Muhamad Chomsul. Ia mengatakan potensi terjadinya bencana banjir dan longsor cukup besar mengingat Februari merupakan puncak musim hujan.
“Ya semoga saja pas puncak hujan Februari nanti tidak menakutkan. Tapi kita tetap lakukan antisipasi dengan memberi peringatan dini,” kata Chomsul kepada Solopos.com, Rabu (31/1/2024).
Chomsul merinci wilayah yang rawan banjir selama coblosan tersebar di bagian barat Kabupaten/Kota Brebes, Tegal, Pemalang, Pantura sisi Pekalongan, Semarang dan Demak.
Kerawanan deteksi banjir di wilayah itu selama puncak musim penghujan tepat saat pertengahan Februari.
“Secara umum di situ (Pantura) rawan banjir. Tidak musim hujan juga tetap ada potensi rob yang mengancam wilayah itu. Apalagi musim hujan juga rawan banjir. Kemudian yang longsor ada di Purbalingga, Temanggung, Banjarnegara. Soalnya banyak lereng dan banyak yang terjadi longsor. Tapi tidak semuanya rawan,” rincinya.
Selain itu, kerawanan banjir juga terjadi di Kabupaten Grobogan, mengingat wilayah tersebut dilewati aliran Sungai Lusi.
Tak hanya itu, banjir juga akan menganggu jalannya coblosan di beberapa desa Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sragen.
“Kerena Sungai Lusi itu besar. Lalu Sragen, Banyumas beberapa tempat juga sama. Itu yang di luar Pantura. Dilihat titiknya memang banyak. Masing-masing wilayah sudah memetakan kerawanan banjir dan longsor,” imbuhnya.
Kendati demikian, Chomsul mengaku untuk detail wilayah desa dan kampung yang rentan banjir dan longsor selama coblosan yang berwenang mendeteksi dari pihak BPBD kabupaten/kota.
Sebab stakeholder masing-masing daerah bisa lebih rinci menggerakkan tiap personelnya untuk mempertajam pemetaan area dampak bencana alam.
“Level desa yang tahu pasti BPBD kabupaten/kota,” tutupnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
