SOLOPOS.COM - Kondisi jalan Solo-Selo-Boyolali wilayah Lencoh, Selo, Boyolali, seusai kejadian tebing longsor, Jumat (19/1/2024). (Solopos/Ni'matul Faizah)
Solopos.com, SEMARANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan ada sejumlah kabupaten/kota rawan kebanjiran dan tanah longsor saat proses coblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 nanti.
Adapun wilayah banjir mayoritas tersebar di sisi pantai utara (Pantura) sedangkan rawan longsor di daerah pegunungan tengah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng, Muhamad Chomsul. Ia mengatakan potensi terjadinya bencana banjir dan longsor cukup besar mengingat Februari merupakan puncak musim hujan.
“Ya semoga saja pas puncak hujan Februari nanti tidak menakutkan. Tapi kita tetap lakukan antisipasi dengan memberi peringatan dini,” kata Chomsul kepada Solopos.com, Rabu (31/1/2024).
“Ya semoga saja pas puncak hujan Februari nanti tidak menakutkan. Tapi kita tetap lakukan antisipasi dengan memberi peringatan dini,” kata Chomsul kepada Solopos.com, Rabu (31/1/2024).
Chomsul merinci wilayah yang rawan banjir selama coblosan tersebar di bagian barat Kabupaten/Kota Brebes, Tegal, Pemalang, Pantura sisi Pekalongan, Semarang dan Demak.
Kerawanan deteksi banjir di wilayah itu selama puncak musim penghujan tepat saat pertengahan Februari.
Selain itu, kerawanan banjir juga terjadi di Kabupaten Grobogan, mengingat wilayah tersebut dilewati aliran Sungai Lusi.
Tak hanya itu, banjir juga akan menganggu jalannya coblosan di beberapa desa Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sragen.
“Kerena Sungai Lusi itu besar. Lalu Sragen, Banyumas beberapa tempat juga sama. Itu yang di luar Pantura. Dilihat titiknya memang banyak. Masing-masing wilayah sudah memetakan kerawanan banjir dan longsor,” imbuhnya.
Kendati demikian, Chomsul mengaku untuk detail wilayah desa dan kampung yang rentan banjir dan longsor selama coblosan yang berwenang mendeteksi dari pihak BPBD kabupaten/kota.
Sebab stakeholder masing-masing daerah bisa lebih rinci menggerakkan tiap personelnya untuk mempertajam pemetaan area dampak bencana alam.
“Level desa yang tahu pasti BPBD kabupaten/kota,” tutupnya.