SOLOPOS.COM - Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan dana desa. (Istimewa)
Solopos.com, GROBOGAN — Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan pada 2023, pemerintah akan memberikan dana desa secara bertahap.
Tahap awal sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan sebagian lagi dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
Dana desa Kabupaten Grobogan yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sudah ditetapkan jumlahnya yaitu Rp304 miliar lebih.
Pada tahun anggaran berjalan akan dialokasikan tambahan dana desa yang akan disalurkan paling cepat pekan pertama bulan Agustus 2023.
Pada tahun anggaran berjalan akan dialokasikan tambahan dana desa yang akan disalurkan paling cepat pekan pertama bulan Agustus 2023.
Tambahan dana desa yang akan disalurkan di Agustus 2023 nanti, pembagiannya dilakukan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, antara lain Penetapan dan Penyampaian APBDes,
Kinerja penyaluran dana desa, persentase anggaran BLT, laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi bulanan, realisasi APBDes setiap bulan, realisasi pelaksanaan APBDes, dan kriteria tertentu lainnya.
“Di samping itu, kepada para kepala desa agar lebih paham, bagaimana caranya agar bisa memperoleh tambahan dana desa pada tahun berjalan,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Sri Sumarni saat menghadiri acara sosialisasi dana desa, dan penyerahan penghargaan desa mendiri, yang dihadiri seluruh Kades Grobogan di pendapa kabupaten setempat.
Sri Sumarni mengingatkan kepada semua pihak yang terkait, utamanya bagi para Kepala Desa, agar benar-benar memanfaatkan dana desa sesuai prioritas yang tepat, sesuai ketentuan, yaitu ada 3, prioritas sasaran, yaitu pemulihan ekonomi, prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.
Dia minta kepala desa semua fokus dan tepat dalam pemilihan kegiatannya sesuai prioritas tersebut. Pengembangan BUMDes, pemberdayaan UMKM, pengembangan desa wisata, penanganan stunting, AKI AKB, SDGs Desa, penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana, harus menjadi perhatian.
“Tolong apa yang sudah disampaiakan Pak Gubernur kemarin agar ditindaklanjuti. Data terkait kemiskinan ekstrim dan sebagainya agar ditindaklanjuti secepatnya, agar bisa dicarikan solusi pemecahan masalahnya,” ungkapnya.
Pihaknya dalam kesempatan itu juga meminta kepala desa memberikan porsi untuk mulai memikirkan kepesertaan JKN bagi pekerja rentan yang belum terdaftar kepesertaannya. Termasuk menyiapkan BTT yang cukup untuk antisipasi terjadinya bencana.
“Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai tokoh pemimpin di Desa hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab, bisa menjadi panutan, suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Tidak hanya menuntut hak-nya, tetapi juga harus melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya,” pungkasnya.