SOLOPOS.COM - Ketua GPK Jateng, Muhammad Mustafid. (Semaragpos.com-Istimewa)
Solopos.com, SEMARANG — Muhammad Mustafid menanggapi dengan dingin beredarnya surat pemberhentian dirinya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Jawa Tengah (Jateng) dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum GPK, Imam Fauzan Amir Uskara. Ia menilai surat tersebut hanya sebuah upaya dari Imam Fauzan untuk mencari sensasi agar mendapat perhatian publik.
“Beredarnya surat nomor 024/SK/PP.GPK/W/XII/2022 tentang pemberhentian Ketua PW GPK Jateng cuma sekadar caper [cari perhatian]. Surat itu ditandatangani Imam Fauzan A. Uskara yang sudah dipecat terlebih dahulu dari jabatan ketua umum oleh Majelis Kehormatan PP GPK,” ujar Mustafid dalam keterangan tertulisnya kepada Solopos.com, Senin (26/12/2022).
Menurut Mustafid, Imam Fauzan sudah mendapatkan mosi tidak percaya dari 15 Ketua PW GPK dalam Rapimnas GPK, beberapa waktu lalu. Otomatis segala keputusan Imam Fauzan tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak sah.
Mustafid menilai keputusan memberhentikannya sebagai Ketua PW GPK Jateng oleh Imam Fauzan dilatarbelakangi motif politik. Ia mengaku sebulan sebelum munculnya SK pemberhentiannya, Imam Fauzan berkunjung ke Jateng dan mengajak kader GPK untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Kendati demikian, Mustafid mengaku ajakan Imam itu ditolak mentah-mentah kader GPK Jateng dan memilih mendukung tokoh lain sebagai capres. Bahkan, ia mengeklaim ribuan kader GPK dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menggelar deklarasi akbar untuk mendukung tokoh tersebut.
Baca juga: GPK Jateng Segel Gerai Holywings di Kota Lama Semarang
“Sejak surat pemberhentian itu turun pada 25 Desember 2022 hingga sekara, kader GPK se-Jateng tetap solid dan tidak terpengaruh,” tegasnya.
Mustafid menambahkan GPK Jateng prihatin dengan elite PPP yang tidak mendengar aspirasi umat Islam dan kader grassroot. Menurutnya, banyak elite partai yang saat ini menjadi budak oligarki, padahal kader di bawah berjuang keras melawan oligarkis yang menguasai negeri untuk kepentingan pribadi.