SOLOPOS.COM - Ribuan warga Kabupaten Batang menolak kebijakan Mendikbud tentang full day school atau lima hari sekolah, Senin (28/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Kutnadi)
Demo warga Batang menolak full day school alias lima hari sekolah diikuti pula oleh Bupati Wihaji dan Wabup Suyono.
Semarangpos.com, BATANG — Ribuan warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/8/2017), menggelar rapat akbar untuk menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait pemberlakuan peraturan sekolah seharian penuh atau lebih familier disebut full day school alias lima hari sekolah.
Massa yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan para siswa sekolah, serta diikuti pula oleh Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Suyono tersebut menilai kebijakan pemerintah terhadap diberlakukannya sekolah seharian penuh tidak tepat karena hal itu akan mengurangi jatah waktu pendidikan keagamaan. Massa juga beranggapan kebijakan pemerintah tentang kebijakan tersebut akan mengurangi waktu istirahat anak usia sekolah.
Demo warga penolak full day school atau lima hari sekolah itu digelar di depan Kantor Bupati Batang. Dalam rapat akbat tersebut, massa membawa beberapa poster yang antara lain bertuliskan, “Madin Yes FDS No”, “Tolak Full Day School” “Hapus Kebijakan Mendikbud”, dan “Pak Jokowi Dengan Tetap Menolak FDS”.
Salah seorang siswa, Maria Ulfa, mengatakan kegiatan rapat akbar yang diikuti oleh para pelajar itu semata-mata bertujuan menolak diberlakukannya kebijakan Mendikbud, bukan untuk membela kepentingan pihak tertentu. “Jujur saja, full day scholl tidak tepat diberlakukanya untuk sekolah di Indonesia karena selain mengurangi pendidikan keagamaan anak usia sekolah juga waktu untuk istirahat,” katanya.
Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa dirinya akan mendukung tuntutan masyarakat menolak kebijakan diberlakukannya full day school. “Selama ini masyarakat masih menjunjung nilai-nilai yang dipegang. Oleh karena kami menolak FDS dibatalkan,” katanya.
Ia mengatakan dirinya berterima kasih pada masyarakat dalam menggelar rapat akbar. Menurut dia, unjuk rasa dalam wujud rapat akbar tersebut berjalan baik dan lancar. “Kami berharap aksi rapat akbar itu dapat didengar oleh pemerintah dan membatalkan kebijakan FDS,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya