SOLOPOS.COM - Para pelaku usaha gerai seluler menggelar demo di depan gedung DPRD Jateng, Semarang, Rabu (28/3/2018). (JIBI/Bisnis/Alif N.R.)
Demo dilakukan para pelaku usaha gerai seluler di depan kantor DPRD Jateng, Semarang.
Semarangpos.com, SEMARANG – Pembatasan kepemilikan SIM card telepon seluler oleh pemerintah, memicu reaksi para pelaku usaha gerai seluler di Semarang. Ratusan pelaku usaha gerai seluler mendatangi kantor DPRD Jateng di Jl. Pemuda, Semarang, Rabu (28/3/2018), untuk menggelar aksi demo.
Ratusan pelaku usaha gerai seluler yang tergabung dalam Komunitas Nomor Cantik Indonesia (KNCI) Jateng itu mendesak pemerintah membatalkan aturan tersebut.
(Lihat juga : Registrasi SIM Card Picu Unjuk Rasa)
“Kita menuntut serahkan kembali kewenangan ke tradisional outlet untuk registrasi kartu prabayar,” ungkap Ketua KNCI Jateng, Muhamad Nur Khotim, di sela aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng, Rabu.
Dia mengklaim adanya pembatasan kepemilikan SIM card telepon seluler maksimal tiga buah, memberatkan para pengusaha. Aturan itu membuat para pelaku usaha konter seluler kalah bersaing dengan outlet-outlet modern.
Padahal, keberadaan pedagang outlet tradisional, semacam dirinya mampu memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, tak terkecuali yang berada di pedesaan.
“Dihitung saja per kelurahan ada berapa outlet, dan berapa pekerja. Jual pulsa dapat berapa kita? Kita jual dari provider sudah lebih besar dari pada nominal, cuma untung Rp600. Sementara di modern outlet bisa murah,” tuturnya.
Dalam aksi tersebut, terdapat 1.300 pemilik toko kartu perdana yang ikut berunjuk rasa. Bahkan, Sigit, pemilik konter seluler di Boyolali, mengerahkan 80 pegawainya untuk berdemo.
“Kita memperjuangkan agar tetap bisa jualan perdana, kalau tetap tidak bisa jualan, bagaimana nasib kami,” katanya.