Dewan Minta Pembangunan Pabrik Semen Rembang Diteruskan

Kanalsemarang.com, SEMARANG—DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penyelesaian pembangunan pabrik semen di Rembang meski gejolak penolakan masyarakat terus bergulir.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito menilai kelompok penolak proyek penambangan karst dan pembangunan pabrik semen PT Seman Indonesia justru bukan dari warga sekitar proyek.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

“Pemerintah Kabupaten harus terus melakukan pendekatan kepada warga karena yang nolak justru bukan dari daerah situ. Pembangunan perlu jalan terus daripada bahan bakunya lari ke wilayah lain,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (27/6/2014).

Sasmito menjelaskan, pekerjaan penambangan karst di wilayah pabrik telah berlangsung lama namun selama ini hasilnya diangkut keluar Jateng menuju pengolahan di Jawa Timur.

Atas dalih itulah, politisi Partai Golkar mewakili dewan menyatakan dukungan penyelenggaraan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

“Pabrik dibangun untuk mengolah kapur bahan semen yang diproduksi di situ, ironis ketika kawasan tidak dibuka, masyarakat tetap mengambil dan menjualnya ke daerah lain. Makanya lebih baik jalan terus dan diproduksi di Jawa Tengah,” tegasnya.

Pabrik Semen Indonesia akan dibangun di kawasan hutan yang dikelola PT Perhutani di area seluas 105 hektare untuk pabrik dan 92 Ha hutan produksi hasil pinjam pakai kawasan yang diklaim telah melalui proses Amdal.

Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Jateng Lukito menyatakan sikap lembaganya untuk mendesak Gubernur Jateng menghentikan dan mencabut izin penambangan karst dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

“Menuntut semua pihak khususnya aparat kepolisian dan TNI untuk menghentikan: cara kekerasan dan tindakan represif terhadap warga; keterlibatan kepolisian dalam proses penanganan konflik agraria di Jawa Tengah,” urainya.

Lebih lanjut KPA meminta Gubernur Jateng menyelesaikan konflik agraria secara tuntas agar tercipta keadilan sosial dan kemakmuran bagi petani. Selebihnya perlu mengusut tuntas kekerasan aparat keamanan yang menyebabkan sejumlah petani terluka.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masih ingin menerima masukan dari berbagai pihak agar informasi yang diterima seimbang sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kebijakan dengan jernih.

“Saya sudah mengumpulkan informasi harapannya segera bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau dua kubu mau datang dan duduk bersama akan sangat membantu,” ujarnya.