Solopos.com, SEMARANG – Media massa memiliki peran yang penting dalam menyukseskan Pemilu 2024. Menyadari hal ini, Dewan Pers pun menggelar lokakarya atau workshop peliputan Pemilu 2024 kepada awak media di berbagai daerah, termasuk Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
Kegiatan yang digelar dengan tema Workshop Peliputan Pemilu 2024 itu berlangsung di Hotel Santika Premier, Kota Semarang, Jumat (21/7/2023). Setidaknya ada sekitar 50 pekerja media dari berbagai perusahaan media yang ada di Jateng yang hadir dalam acara tersebut.
Promosi Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% pada Kuartal I 2024
Dalam acara tersebut, Dewan Pers juga menghadirkan Komisioner KPU Jateng, Muslim Aisha; Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jateng, Rofiuddin; dan Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Muhammad Aulia Assyahiddin, sebagai pembicara.
Komisioner KPU Jateng, Muslim Aisha, mengatakan peran media dalam menyukseksan Pemilu tahun 2024 sangatlah penting. Oleh karenanya, ia pun berharap media menyiarkan pemberitaan yang berimbang dan bersifat mencerahkan bagi masyarakat selama tahapan pemilu.
Media juga harus mematuhi aturan dan regulasi dalam menyiarkan informasi seputar pemilu, baik yang bersifat berita maupun iklan. “Aturan itu mengacu aturan terbaru dari PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Kebetulan aturan itu baru terbit kemarin [Kamis, 20 Juli 2023],” ujar Muslim.
Senada juga disampaikan Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jateng, Rofiuddin. Pria yang pernah bekerja sebagai jurnalis ini menilai media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pemilu yang bersih, salah satunya mencegah politik uang.
“Media bisa memberikan inspirasi bagi publik untuk menolak politik uang. Apalagi saat ini politik uang sudah menjadi semacam budaya. Padahal, ini tidak baik dan bisa mencederai asas demokrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, meminta awak media selalu memegang teguh kode etik jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan tugas di lapangan, terutama selama meliput proses Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan pihaknya menemukan banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan perusahaan media di berbagai daerah menjelang pelaksanaan pemilu.
“Sepanjang tahun ini saja, mulai Januari hingga 4 Juli 2023, kami sudah menangani 434 kasus sengketa pers [pemberitaan]. Dari jumlah sebanyak itu, sekitar 97 persen dari media online,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
