SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarangpos.com, SEMARANG — Sebanyak 120 aset milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih bermasalah. Ratusan aset berupa satuan pendidikan, seperti SMA, SMK, dan SLB itu berdiri di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
“Ada yang berdiri di atas lahan instansi lain, tanah desa, hingga tanah milik perorangan,” ungkap Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri, dalam keterangan resmi yang diterima Semarangpos.com, Rabu (8/5/2019).
Pihaknya mengatakan akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait penyelesaian aset tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat, semua persoalan aset dapat diselesaikan sehingga tidak muncul permasalahan ke depannya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, meminta Disdikbud segera menyelesaikan persoalan kepemilikan aset tersebut. Ia menargetkan dalam waktu beberapa bulan ke depan, satu persatu permasalahan aset dapat diinventarisasi dan ditemukan penyelesaiannya.
“Kepala Dinas yang baru ini harus cepat menyelesaikan itu. Harus segera diinventarisasi untuk dicarikan solusi,” kata Ganjar.
Ganjar menerangkan memang masih ada berberapa aset lembaga pendidikan, seperti SMA, SMK dan SLB di Jateng yang masih milik pihak lain, baik instansi vertikal, lembaga lain maupun perseorangan. Sudah ada beberapa yang dapat diselesaikan, baik dengan mekanisme saling hibah atau dengan pembelian.
“Namun ada beberapa yang belum selesai, ada yang minta dibayar, ada yang sudah dibeli namun kurang bayar dan lain sebagainya. Nah, Kepala Disdik yang baru memiliki tugas untuk segera menyelesaikan ini. Semoga dalam waktu dekat dapat dicarikan solusi, apakah dengan mekanisme hibah, atau menyiapkan anggaran untuk membeli dan sebagainya,” tutur Ganjar.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya