SOLOPOS.COM - Ilustrasi sopir truk. (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SEMARANG – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat memberi dampak bagi seluruh pelaku usaha. Tak terkecuali sopir truk.
Para sopir truk mengaku biaya operasional mereka membengkak sejak PPKM Darurat diterapkan. Situasi itu tak ain karena adanya penutupan di sejumlah jalur alternatif biasa dilewati, hingga para sopir truk harus melintasi jalur tol.
Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistisk DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agus Pratikno, membenarkan adanya pengalihan arus di sejumlah jalur alternatif selama PPKM Darurat. Salah satu jalur yang ditutup adalah jalur pantura. Kondisi ini pun membuat sopir truk mau tak mau harus melewati tol untuk mendistribusikan muatannya.
Baca Juga: Ini 11 Telemedicine Gratis Untuk Pasien Isoman, Simpan Daftarnya Siapa Tahu Dibutuhkan
“Otomatis kan harus tambah biaya operasional. Mereka harus bayar tol untuk mengirim muatan. Padahal biaya tol cukup mahal. Apalagi ada beberapa ruas tol yang mengalami kenaikan per 1 Juli, seperti Tol Semarang-Solo,” ujar Agus kepada Semarangpos.com, Senin (5/7/2021).
Dengan kondisi itu, Agus pun meminta pemerintah mau memberikan keringanan kepada para sopir truk, berupa diskon tarif atau biaya masuk tol. “Toh, kami ini kan pengusaha sektor critical yang bergerak di bidang logistik dan distribusi. Bahkan ada beberapa sopir kami yang membawa muatan alat-alat kesehatan untuk penanganan Covid-19,” imbuhnya.
Agus pun mengaku tuntutannya tidak terlalu muluk. Ia hanya meminta pemerintah memberikan diskon tarif tol selama PPKM Darurat diberlakukan.
“Nanti setelah PPKM Darurat, silakan biayanya dikembalikan seperti semula. Tapi, selama PPKM Darurat diberlakukan [diskon] dan ada jalur-jalur alternatif yang ditutup ya kami minta keringanan,” ujar Agus.
Baca Juga: Analisis Ganjarist Tentang Meroketnya Elektabilitas Ganjar Mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan
Agus mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tuntutan tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Kemenhub.
“Harapan kami setelah ini tuntutan kami bisa diakomodasi. Karena ini situasinya darurat. Banyak sopir truk yang mengeluh enggak bisa melintas di jalur pantura karena ditutup. Mereka harus lewat tol yang menyebabkan biaya operasional membengkak,” tutur Agus.