Jateng
Sabtu, 28 April 2018 - 01:50 WIB

Distribusi Keuangan Pusat-Daerah Harus Segera Diseimbangkan

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG &mdash;</strong> Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah Bambang Sadono mengakui distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah selama ini belum ideal. Dia berharap pemerintah pusat bisa mendistribusikan sekitar 50% keuangan untuk daerah dalam waktu dekat.</p><p>"Sekarang ini masih pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan. Yang dikirim ke daerah baru sekitar 30 persennya," katanya seusai mendaftar kembali sebagai calon anggota DPD periode 2019-2023 di KPU Jawa Tengah, Semarang, Rabu (25/4/2018).</p><p>Sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu, mengakui salah satu persoalan yang sampai sekarang ini masih belum selesai adalah keenganan pemerintah pusat menyalurkan dana yang lebih besar ke daerah-daerah, padahal sudah disepakati adanya otonomi daerah.</p><p>"<em>Kan</em> sudah sepakat adanya otonomi daerah. Tetapi, pemerintah masih mengendalikan keuangan seperti itu sehingga otonomi daerah menjadi tidak efisien. Banyak program yang ditangani langsung oleh Jakarta," katanya.</p><p>Menurut mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ) itu, secara psikologis birokrasi di pusat sudah terbiasa memegang duit banyak sehingga enggan untuk menyerahkan pengelolaannya langsung kepada daerah.</p><p>"Sekarang, semua hal yang bisa dilakukan di daerah mesti dikendalikan lewat departemen, badan, atau balai-balai. Untuk apa? Malah menghabiskan biaya," katanya.</p><p>Oleh karena itu, Bambang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan distribusi keuangan pusat dan daerah jika terpilih kembali sebagai anggota DPD RI periode mendatang. Ia juga mengatakan bahwa masih ada juga masalah yang secara umum dialami semua daerah, seperti persoalan honorer K2 yang terjadi menyeluruh di semua daerah dan terkait dengan persoalan agraria.</p><p>"Tanah-tanah yang dikuasai dengan cara tidak jelas sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan. Persoalan agraria ini sifatnya juga sangat menyeluruh. Soal pengurusan KTP elektronik juga sama," katanya.</p><p><a href="http://semarang.solopos.com/"><strong><em>KLIK</em></strong></a><strong><em> dan </em></strong><a href="https://www.facebook.com/SemarangPos"><strong><em>LIKE</em></strong></a><strong><em> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</em></strong></p>

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kata Kunci :
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif