Solopos.com, SEMARANG – Masyarakat di Banyumas Raya seperti Purwokerto, Cilacap, Purbalinggaa, dan Brebes atau yang masuk wilayah Jawa Tengah (Jateng) 7 saat ini masih bisa menangkap siaran televisi analog. Hal ini menyusul keputusan pemerintah yang menunda program Analog Switch Off (ASO) tahap ketiga, atau menyuntik mati siaran tv analog di sejumlah daerah pada 10 Januari 2023 ini.
Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jateng, Anas Syahirul, menyebutkan pemerintah memutuskan untuk menunda progam ASO tahap ketiga karena berbagai sebab. Salah satunya karena distribusi set top box (STB) gratis yang saat ini belum merata atau belum mencapai 90 persen di wilayah yang diterapkan ASO.
Promosi Digitalisasi Mainkan Peran Penting Mendorong Kemajuan UMKM
“Dari rapat koordinasi dengan KPI pusat diinformasikan bahwa pelaksanaan ASO tanggal 10 Januari 2023 ditunda. Salah satu alasan penundaan karena pertimbangan pesan Presiden Joko Widodo [Jokowi] agar distribusi STB gratis sudah di angka 90%,” ujar Anas dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com, Senin (9/1/2023).
Anas mengatakan KPID Jateng pun telah mendesak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar distribusi STB menjadi perhatian lebih serius. Termasuk menjamin ketersediaan pasokan STB di pasaran.
Sementara itu, wilayah yang sedianya akan diberlakukan program ASO tahap ketiga atau penghentian siaran tv anaolog tahap ketiga adalah Jatim 2 yang meliputi Malang dan sekitarnya, Jatim 9 mencakup Madiun dan sekitarnya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Medan, Palembang, serta wilayah Jateng 7 yang meliputi Banyumas Raya seperti Purwokerto, Cilacap, Brebes, dan Purbalingga.
Distribusi STB
Anas menilai penerapan pelaksanaan ASO di wilayah layanan siaran harus dibarengi dengan kesiapan faktor pendukung, seperti distribusi STB, daya terima siara digital hingga persoalan teknis lainnya. Ia pun berharap masalah yang terjadi pada ASO tahap kedua, Desember lalu, seperti distribusi dan ketersediaan STB di pasaran tidak lagi terjadi.
“Saat penghentian siaran analog 2 Desember lalu, distribusi bantuan STB untuk masyarakat miskin dan minimnya ketersediaan STB di pasaran masih menjadi permasalahan di Jateng. Sehingga, timbul kegaduan di masyarakat. Oleh karenanya, butuh komitmen lebih serius dari pemerintah pusat dan pemegang Mux untuk menjamin distribusi dan ketersediaan STB di daerah terdampak,” jelas mantan jurnalis di Solo itu.
Sesuai regulasi, distribusi STB menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Maka sebaiknya ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kemendagri agar kewenangan dan keterlibatan pemerintah daerah ditingkatkan sehingga membantu memperlancar persoalan ASO ini,” tambah Anas.
Di satu sisi, Anas Syahirul juga menyoroti ketidaksesuaian jumlah distribusi STB yang disebutkan oleh Kemenkominfo. Padahal distribusi STB menjadi acuan penerapan ASO di suatu daerah. Terdapat beberapa daerah yang dipantau ternyata jumlah distribusi STB tidak sesuai dengan angka yang disampaikan Kemenkominfo.
“Misalnya di Solo yang dikatakan sudah 96 persen distribusi bantuan STB, ternyata tidak sampai 50 persen. Dari sekitar 22.000 STB subsidi, baru didistribusikan sekitar 9.000 sebelum 2 Desember. Kita khawatir di daerah-daerah lain juga begitu, sehingga dikhawatirkan hanya klaim jumlah distribusi STB,” katanya.
Selain distribusi STB gratis bagi masyarakat tidak mampu, lanjut Anas, yang harus diperhatikan juga adalah pasokan ketersediaan STB untuk masyarakat umum di pasaran. “Pada pelaksanaan ASO pada 2 Desember 2022 lalu, masih banyak toko yang kehabisan stok dan harganya mahal. Sehingga masyarakat tak bisa menikmati siaran televisi digital,” tambahnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
