Solopos.com, PEKALONGAN – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengaku kecewa dengan anggapan sejumlah orang atau kelompok yang menudingnya bersikap intoleran bahkan radikal karena tidak memberikan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk Salat Idulfitri dari Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih untuk 21 April 2023.
Wali kota yang karib siapa Aaf itu membenarkan jika dirinya memang tidak memenuhi permohonan Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih. Meski demikian, penolakan itu bukan dilatarbelakangi sikap tidak suka atau tidak toleran dengan umat atau kelompok lain yang akan merayakan Idulfitri 1 Syawal 1441 Hijriah pada 21 April 2023.
Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak
“Bukannya saya tidak mengizinkan Salat Id digelar 21 April 2023. Asalkan tidak di Lapangan Mataram. Silakan mau Salat Id di mana saja, kami siap memfasilitasi. Asalkan jangan di Lapangan Mataram,” ujar Aaf saat dihubungi Solopos.com, Kamis (20/4/2023).
Wali Kota Pekalongan pun menjelaskan alasan tidak mengizinkan Lapangan Mataram digunakan Salat Idulfitri oleh umat Islam yang ingin merayakan Lebaran pada 21 April 2023. Menurutnya, hal itu dikarenakan Lapangan Mataram selama ini dikenal sebagai pusat atau ikon kegiatan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan.
Sementara itu, Pemkot Pekalongan saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan 1 Syawal 1441 Hijriah. Praktis, Pemkot Pekalongan pun belum berani memberikan izin Salat Id digelar pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram.
“Jadi bukan karena saya menolak, boleh digunakan [Lapangan Mataram untuk Salat Id]. Tapi ya bareng sama pemerintah. Kalau pemerintah pusat belum mengumumkan, masak kami [Pemkot Pekalongan] mendahului,” tegasnya.
Aaf juga membantah dengan tegas jika dirinya dianggap tidak toleran dengan organisasi Muhammadiyah yang berencana merayakan Idulfitri pada 21 April 2023. Selama ini, dirinya sangat menjaga hubungan dengan ormas-ormas Islam di Pekalongan, termasuk Muhammadiyah.
“Baru tadi malam saya ikut safari tarawih keliling di masjid Muhammadiyah. Ini kok bisa-bisanya dituduh intoleran,” keluh Aaf.
Sebelum di media sosial ramai diperbincangkan tentang sikap Wali Kota Pekalongan tersebut yang menolak permintaan Takmir Masjid Al-Hikmah untuk menggelar Salat Id di Lapangan Mataram. Tak hanya medsos, sejumlah situs web yang dikelola organisasi tertentu juga ramai memberitakan sikap Wali Kota Pekalongan yang dianggap tidak menjunjung toleransi karena tidak mengizinkan pelaksanaan Salat Id di Lapangan Mataram yang berbeda dengan keputusan atau penetapan pemerintah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
