SOLOPOS.COM - Pengamat politik sekaligus dosen Undip Semarang, Wijayanto. (pemerintahan.fisip.undip.ac.id)
Solopos.com, SEMARANG — Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wijayanto, memberikan tanggapan atas sanksi yang diberikan PDIP kepada dua kadernya, yakni Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo. Menurut Wijayanto, sanksi itu lumrah diberikan PDIP menyusul pernyataan kedua kader yang dianggap menyalahi aturan.
“Saya akan berikan analisis legal formal dulu. Menurut saya, teguran ini wajar karena partai punya kewenangan memberikan sanksi apa pun kepada anggota maupun petugas partai yang menyalahi koridor [aturan partai],” ujar Wijayanto kepada Solopos.com, Kamis (27/10/2022).
Menurut dosen Undip Semarang ini, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP memiliki hak preogatif dalam memutuskan siapa pun capres. Oleh karenanya, wajar jika PDIP mempertanyakan sikap Ganjar yang secara tegas menyatakan kesiapan untuk maju menjadi capres tanpa menunggu keputusan dari ketua umum terlebih dahulu.
“Kalau Ganjar bilang atas nama anggota partai, maka artinya dia mendahului. Sementara kalau dia bicara untuk partai lain, [PDIP pun akan mempertanyakan] maksudnya? sambung Wijayanto.
Meski demikian, Wijayanto menilai sanksi kepada Ganjar maupun Rudy itu juga dilatarbelakangi beberapa faktor. Menurut analisis politi secara riil yang empiris, faktor yang paling kentara adalah niat Megawati mengajukan putrinya, Puan Maharani, sebagai capres.
Baca juga: Diberi Sanksi Keras oleh DPP PDIP, Rudy Ngaku Sempat Berdebat 1,5 Jam
Sejauh ini, baliho Puan yang bertebaran di sejumlah daerah disinyalir merupakan bagian usaha partai berlambang kepala banteng itu dalam memperkenalkan sosok Puan sebagai bakal capres PDIP. Faktor Puan disebut Wijayanto mempengaruhi sikap PDIP lantaran Megawati berharap trah Sukarno bisa terus berkiprah di kancah tertinggi perpolitikan nasional.
“PDIP ini partai besar yang peluang menang pemilunya juga besar. Ini yang menarik kedua pihak ke dalam persaingan. Ganjar mengaku menerima sanksi tapi gesturnya saat menyatakan menerima sanksi pun sebenarnya tampak ada nuansa tidak nyaman.”
“Sementara di bawah juga sudah mulai muncul tantangan terbuka, seperti mempertanyakan keterlibatan Puan dalam e-KTP, lalu hasrat menjadikan Jokowi pemimpin partai pada 2024, meski pun Megawati juga belum menyatakan tidak akan lagi memimpin PDIP,” terang Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu.