SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit (kedua dari kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses birokrasi yang berbelit saat penanganan pandemi Covid-19 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (13/5/2020) sore. (Semarangpos.com-Nadia Lutfiana Mawarni)
Solopos.com, SALATIGA — DPRD Kota Salatiga mengkritik alur birokrasi pemerintah kota yang dinilai berbelit-belit menangani pandemi virus corona. Birokrasi eksekutif Pemkot Salatiga dalam penanganan Covid-19 itu bahkan disebut mirip lingkaran obat nyamuk.
Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit, mengatakan birokrasi di Salatiga terlalu berputar-putar. Padahal semestinya di masa tanggap darurat ini keputusan diambil dengan cepat dan alur yang singkat. “Tapi ini bukan berarti kita mengesampingkan birokrasi, akuntabilitas tetap penting namun mencari yang lebih efektif,” ujar Dance dalam jumpa wartawan di Rumah Makan Joglo Bu Rini Salatiga, Selasa (12/5/2020) sore.
Birokrasi yang berbelit-belit di Kota Salatiga dalam penanganan Covid-19 ini menimbulkan sejumlah masalah di lapangan. Dance mencontohkan dirinya sempat mendapat laporan adanya orang tanpa gejala (OTG) dengan hasil rapid test positif yang menjalani karantina di Rumah Singgah Sehat (RSS) Jl. Soekarno-Hatta, Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Begini Cara Gadis Indigo Rasakan Energi Hantu Rumah Harta Karun Semarang
Begini Cara Gadis Indigo Rasakan Energi Hantu Rumah Harta Karun Semarang
OTG yang masuk pada pukul 11.00 WIB itu tidak diberi makan hingga pukul 15.00 WIB. Kemudian ada pula warga yang sudah selesai melakukan isolasi mandiri, namun bantuan paket sembako belum juga turun.
Sebaliknya, kebutuhan pangan mereka justru dipenuhi oleh warga sekitar dan bukan oleh pemerintah. Keterlambatan bantuan itu menjadi pertanyaan mengingat pemerintah kota menyiapkan dana sedikitnya Rp70 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Ini bukan masalah gotong royong warga. Gotong royong bagus, tapi menyediakan kebutuhan warga adalah tugas pemerintah,” kata Dance.
Tumbasin.id Jadi Solusi Belanja saat Social Distancing di Semarang
Selanjutnya, politikus PDIP itu mengusulkan seluruh warga berstatus orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 menjalani karantina di RSS Salatiga. Dengan demikian, nantinya pemenuhan kebutuhan logistik bisa lebih terpusat.
Wakil Ketua DPRD Salatiga Latif Nahari meminta Pemerintah Kota melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19 yang dinilai tidak efektif. “Jika Pemkot Salatiga memutuskan karantina terpusat di RSS karena karantina mandiri tidak dipatuhi, maka kesiapan tempat dan kebutuhan makan harus jelas," ujarnya
Politikus PKS itu juga mengusulkan Wali Kota Salatiga Yuliyanto segera merevisi Surat Edaran (SE) Dana Guyub RW. Pasalnya aturan lama dinilai kurang fleksibel saat masyarakat ingin menggunakan dana itu dalam penanganan Covid-19.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya