DPRD Semarang Tak Capai Kuorum, Gerindra Akui Sengaja Mangkir Paripurna

DPRD Semarang terpaksa menunda rapat paripurna gara-gara kuorum tak tercapai, namun legislator Partai Gerindra justru menyatakan tengah memperjuangkan kepentingan rakyat.

Semarangpos.com, SEMARANG — Partai Gerindra Kota Semarang menegaskan ketidakhadiran para anggota legislatif asal partai itu di DPRD Kota Semarang dalam rapat paripurna bukan karena bolos, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Terkait dengan masalah rapat paripurna kemarin, ini merupakan bagian dari keputusan politik yang dilakukan Gerindra. Bukan karena bolos, tidak,” tegas Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/9/2017).

[Baca juga DPRD Semarang Tunda Rapat Gara-Gara 18 Legislator Mangkir]

Joko yang juga wakil ketua DPRD Kota Semarang itu menjelaskan sikap politik itu karena melihat kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang akan disahkan dalam rapat paripurna itu tidak menunjukkan sikap prorakyat.

Ia menjelaskan keberadaan anggota legislatif dari Gerindra yang hanya tujuh orang tidak akan bisa berbuat banyak jika hanya menghadiri rapat paripurna yang akan memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sebagaimana diberitakan Semarangpos.com, 22 anggota DPRD Kota Semarang tidak hadir dalam rapat paripurna, Selasa (26/9/2017), terdiri atas 18 anggota mangkir atau tanpa memberikan keterangan dan empat anggota izin dari total 50 anggota DPRD Kota Semarang.

Ketidakhadiran ke-22 anggota DPRD Kota Semarang itu membuat rapat paripurna DPRD Kota Semarang gagal dilaksanakan karena jumlah peserta tidak memenuhi kuorum setelah pada hari Senin (25/9/2017) juga gagal dilaksanakan karena jumlah peserta rapat tidak kuorum.

Para anggota lembaga legislatif yang mangkir rapat paripurna DPRD Kota Semarang itu tercatat dari beberapa fraksi, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut Joko, ketidakhadiran dalam rapat paripurna itu justru bertolak belakang dengan anggapan yang berkembang bahwa tidak prorakyat, sebab sikap politik Gerindra itu justru untuk mengingatkan Pemkot Semarang agar prorakyat.

Ada beberapa poin kebijakan yang dinilai tidak prorakyat, papar dia, pertama terkait dengan tidak adanya usulan kenaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), padahal kinerja dan prestasi Pemkot Semarang tahun ini luar biasa.

“Tidak imbang. Pada tahun kemarin naik 100 persen, kemudian 75%, sekarang kok tidak naik? Alasannya, tidak adanya alat finger print di dua organisasi perangkat daerah [OPD]. Kami tanya kenapa tidak ada finger print?” katanya.

Ternyata, kata dia, tidak adanya alat finger print untuk presensi pegawai itu karena sedang ada kegiatan renovasi di dua OPD tersebut untuk menempati kantor baru sehingga alasan tidak adanya kenaikan TPP tidak tepat.

Kedua, kata Joko, usulan hibah untuk Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah terkait dengan penyelenggaraan Motocross Grand Prix (MXGP) International 2018 yang nilainya mencapai Rp18 miliar, padahal event itu bukanlah skala prioritas bagi Kota Semarang.

[Baca juga Wali Kota Semarang Hibahkan Rp18 M ke IMI, DPRD Bertanya-Tanya…]

“Anggaran Rp18 miliar itu tidak kecil. Sudah jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah [RPJMD] memprioritaskan infrastruktur. Kenapa dana sebesar itu malah dihibahkan? Kan tidak perlu, apalagi output-nya apa bagi Semarang?” tegasnya.

Persoalan ketiga, lanjut dia, tidak adanya program skala prioritas yang dianggarkan pada usulan kegiatan tahun jamak, tetapi justru program-program yang bukan prioritas yang semuanya menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

“Misalnya, fasilitas Terminal Terboyo. Ini kan bukan ranahnya pemkot karena terminal itu sudah menjadi milik pemerintah pusat, kemudian parkir di Pandanaran. Ini semua ratusan miliar. Tidak ada yang sedikit,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, program-program yang semestinya jadi skala prioritas malah tidak dimasukkan pada tahun jamak, seperti Pasar Johar yang sangat diharapkan masyarakat segera rampung karena menjadi kebanggan warga Semarang.

“Kalau Fraksi Gerindra ikut [rapat paripurna], berarti menyetujui itu. Lebih baik, tidak dahulu. Kami mengusulkan rapat pimpinan, rapat konsultasi duduk bersama pemerintah. Apa yang sebenarnya diharapkan Wali Kota?” katanya.

Berkaitan dengan sikap politik memilih tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang itu, Joko mengatakan bahwa sementara ini Gerindra belum berkoordinasi dengan Golkar dan PKB yang anggotanya juga tidak mengikuti rapat.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya