DUGAAN KORUPSI : KMKB Desak Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Festival Film Kudus

Ilustrasi Antikorupsi. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Kanalsemarang.com, KUDUS—Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) meminta Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah, mengusut dugaan penyimpangan dana proyek festival film dokumenter Kudus 2014 yang menghabiskan anggaran hingga Rp910 juta.

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

Menurut Koordinator KMKB Sururi Mujib ditemui usai menggelar aksi peringatan Hari Antikorupsi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus, dalam proyek kegiatan festival film dokumenter oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus diduga terjadi penggelembungan anggaran.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga ada ketidakjelasan soal hasil yang diperoleh dari kegiatan yang menghabiskan anggaran dalam jumlah yang cukup besar.

“Kami beranggapan tidak ada manfaatnya mengingat masing-masing SKPD di Kudus juga sudah memiliki agenda promosi, termasuk mengikuti pameran di berbagai daerah di Tanah Air,” ujarnya seperti dikutip Antara, Selasa (9/12/2014).

Apalagi, lanjut dia, kegiatan tersebut bukan atas dasar kebutuhan, melainkan proyek tersebut memunculkan kesan dipaksakan karena adanya kedekatan dengan penguasa.

“Mereka hanya berorientasi mendapatkan keuntungan semata dari kegiatan tersebut,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, katanya, KMKB akan melaporkan dugaan penyimpangan dana proyek kegiatan tersebut ke Kejari Kudus.

“Kami hanya akan menyampaikan data awal, sedangkan Kejari Kudus bisa menindaklanjutinya,” ujarnya.

Masyarakat umum, katanya, memiliki keterbatasan soal data pendukung sehingga tindak lanjutnya tentu harus dikembangkan sendiri oleh Kejari Kudus.

Sementara itu, Kepala Kejari Kudus Amran Lakoni mengungkapkan Kejari Kudus akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, termasuk kemungkinan adanya laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana proyek festival film dokumenter.

“Jika bukti pendukung memang layak tentu akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan, sebaliknya jika tidak layak tentu tidak akan ditindaklanjuti,” ujarnya.