Solopos.com, SEMARANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), mencatat angka backlog atau kebutuhan akan kepemilikan rumah di wilayahnya mencapai 324.855.
Dari besaran itu, daerah di Soloraya, yakni Klaten, menempati urutan ke tiga dengan angka 21.634 backlog. Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko, mengatakan angka backlog 324.855 itu tersebar merata di 35 kabupaten/kota.
Promosi Layanan Wealth Management BRI Sabet Penghargaan Internasional di Inggris
Adapun urutan paling tinggi yakni di Kabupaten Brebes dengan 22.453 backlog, Kabupaten Tegal dengan 22.106 backlog, dan Kabupaten Klaten dengan 21.634 backlog.
“Backlog di Jateng itu tiap daerah masih diatas 1.000.000. Tapi kami sudah lakukan intervensi mulai dari program RTLH [rumah tidak layak huni] bagi yang tak mampu, kemudian KPR [kredit kepemilikan rumah] bagi masyarakat. Terus ada program Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng, dandani omah bareng, tuku omah oleh omah [beli tanah dapat rumah],” kata Arief kepada Solopos.com, Jumat (31/5/2024).
Lebih rinci, khusus daerah Soloraya, Kabupaten Klaten dengan 21.634 backlog menjadi daerah dengan angka paling tinggi.
Kemudian disusul Kota Solo dengan 17.016 backlog (lima tertinggi se-Jateng), Sukoharjo dengan 11.988 backlog, Boyolali dengan 6.571 backlog, Karangannyar dengan 5.760 backlog, Sragen dengan 5.648 backlog, dan Wonogiri dengan 4.952 backlog.
Arief pun tak menampik bila backlog mencapai 324.855 itu merupakan angka yang besar. Sebab selama ini, banyak kendala yang menjadi tantangan untuk mengatasi krisis kesenjangan kepemilikan dan kebutuhan rumah.
“Kendala utama data terus berkembang, karena jumlah orang tiap tahun pasti bertambah, belum ditambah adanya urbanisasi,” nilainya.
Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Perumahan Sederhana Nasional (Apernas) Jawa Tengah, Eko Purwanto, menilai backlog di Jateng masih tinggi karena penyuplai atau developer rumah masih rendah dibanding permintaan atau kebutuhan.
Padahal dengan angka backlog 324.855 itu, seharusnya peluang membangun rumah subsidi cukup besar di 35 kabupaten/kota.
“Data kita terkait backlog juga pakai itu [milik Disperakim Jateng]. Dan sebenarnya penyedia jasa cukup besar peluangnya di sini [Jateng]. Tapi kenapa masih tinggi [angka backlog]? Karena perkembangan ekonominya melambat, orang butuh rumah dan penyedia tak sebanding dengan jumlah penduduk,” tutup Eko.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
