Jateng
Rabu, 28 Juni 2023 - 09:44 WIB

Dukung Paperless Office, Pemkab Semarang Luncurkan Program Serasi SPBE

Hawin Alaina  /  Ponco Suseno  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Bupati Semarang, Ngesti Nugraha (empat dari kiri) saat me-launching Program Serasi SPBE di Balairung Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (27/6/2023).(istimewa)

Solopos.com, UNGARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang me-launching Program Akselerasi Implementasi (Serasi) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Balairung Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Selasa (27/6/2023).

Pemrakarsa Serasi, Wiwin Sulistyowati, mengatakan program tersebut bertujuan menciptakan satu data dan paperless dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Advertisement

“Jadi di semua OPD hingga jajaran kecamatan dan kelurahan menggunakan satu data. Semua sudah terintregasi dalam data yang sama,” ungkapnya.

Dalam program aplikasi tersebut, kata Wiwin, ada penerapan e-office yang serupa kantor digital. Sehingga operator bisa bekerja kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas waktu.

Advertisement

Dalam program aplikasi tersebut, kata Wiwin, ada penerapan e-office yang serupa kantor digital. Sehingga operator bisa bekerja kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas waktu.

“Untuk tanda tangan juga bisa langsung dengan Android. Ini mempermudah petugas dan cepat dalam melayani masyarakat,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tersebut.

Khusus di bidang keuangan, lanjut Wiwin, masih harus menggunakan tanda tangan basah. Sesuai aturan, berbagai hal yang berhubungan dengan keuangan harus tanda tangan langsung.

Advertisement

“Tentu yang utama ini mengurangi penggunaan kertas. Pola ini juga sudah diterapkan di Desa Banyubiru untuk pilot project-nya. Terkait pengurusan surat pengantar bisa langsung dan cepat,” paparnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan jajarannya terus berbenah untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Dengan layanan SPBE yang menuju satu data ini, kami berharap ada kerja sama OPD dengan desa sehingga tercipta data yang akurat,” ungkapnya.

Advertisement

Ngesti menuturkan dengan data yang akurat dan tepat, Pemkab dan DPRD Kabupaten Semarang bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau datanya tidak valid, maka tidak akan bisa optimal. Data yang akurat dan lengkap memudahkan untuk mencari informasi,” tandasnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif