SOLOPOS.COM - Loji Manggoran, rumah Bupati dan pusat Pemkab Magelang di masa peralihan (Sumber: Beritamagelang.id)
Solopos.com, MAGELANG — Definisi Dusun berdasarkan UU No. 5/1979 mengenai Pemerintah Desa pada Pasal 1 huruf C adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa. Perbedaannya dengan desa terdapat pada ruang lingkupnya, yaitu dusun merupakan unit kecil dari desa.
Dari pengertian ini, banyak yang akan mengira bahwa dusun tidak akan dipakai untuk sesuatu yang penting dan besar karena lingkupnya yang kecil. Namun, ada dusun yang pernah menjadi pusat pemerintahan sebuah kota atau kabupaten sebelumnya dan dusun itu adalah Dusun Manggoran yang ada di Desa Bandowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
Melansir dari Beritamagelang.id, Selasa (24/8/2021), Dusun Manggoran ini pernah menjadi pusat pemerintahan sipil Kabupaten (Pemkab) Magelang pada masa transisi/peralihan yang berlangsung pada 1 Maret- Juni 1949. Saat itu adalah masa di mana Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dari Agresi Militer Belanda.
Baca Juga : 334 Anak di Magelang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19
Baca Juga : 334 Anak di Magelang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19
Di dusun tersebut juga terdapat bangunan yang masih tampah gagah meskipun dibangun sejak tahun 1947 silam yang diberi nama Loji Manggoran. Rumah yang merupakan milik seorang pedagang tembakau bernama H. Ahmad Marjuki itu pernah menjadi kantor administrasi pemerintahan saat pusat pemkab berada di dusun tersebut.
Ahmad mengatakan bahwa Bupati kala itu yang bernama R. Joedodibroto pernah tidur di depan rumah ini dan untuk urusan pelayanan administrasi berada di bagian barat rumah yang masih satu bangunan dengan gedung utama.
Bupati R. Joedodibroto, menyelamatkan diri bersama pegawai pemerintahannya, dengan mengikuti saran dari militer atau KDM. Saat sampai di Tempuran, justru Belanda sudah sampai di Salaman. Rombongan Bupati belok kanan ke Kaliangkrik dan berpindah-pindah sampai Windusari.
Saat itu, pusat pemerintahan kabupaten mengikuti kemana Bupati berada. Pusat pemerintahan pernah juga berada di Sawangan, Bojong, Mungkid dan Tamanagung Muntilan. Hingga pada masa peralihan 1949, ada genjatan senjata. Saat itu mulailah dipilih lokasi yang tepat sebagai tempat pusat pemerintahan sementara dan dipilihlah Dusun Manggoran.
Lokasi dusun yang berada di tempat pelosok menjadi pertimbangan karena tentara kolonial Belanda akan kesulitan mencari. Ahmad juga menambahkan bahwa pemerintahan darurat yang diadakan di Dusun Manggoran bukan hanya formalitas tetapi benar-benar dijalankan selama tiga bulan, sebelum kembali ke tempat awal. Pegawai administrasi melakukan tugasnya, begitu pula dengan Bupati.
Baca Juga : Paparan Abu Vulkanik Merapi Sebabkan Kematian 40% Bibit Lele
Ditambah adanya dapur umum untuk warga yang turut mengungsi dari ancaman serangan tentara kolonial Belanda. Sedangkan untuk MCK, bisa memanfaatkan keberadaan Sungai Gending yang melintas di Dusun Manggoran. Air sungai yang mengalir saat itu juga dalam keadaan bersih.
Selain pusat pemerintahan kabupaten yang berpindah ke dusun untuk sementara, Pemkab juga memindahkan unsur militernya ke Dusun Gedongan Kulon, Desa Bondowoso. Bangunan Loji Manggoran hingga saat ini tidak banyak perubahan, hanya bagian teras yang diganti tiang penyangganya. Bahkan lantai bangunan masih menggunakan ubin lama, ditambah perabot lama masih dipertahankan