SOLOPOS.COM - Ilustrasi e-katalog. (ed-son.com.tr)
E-katalog yang disosialisasikan LKPP diyakini Pemprov Jateng efektif mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belanja pemerintah.
Semarangpos.com, SEMARANG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono meyakini penerapan belanja pemerintah dengan sistem e-katalog dapat mencegah aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penilaian itu dikemukaka Sri Puryono saat digelar sosialisasi e-katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Grasia Semarang, Kamis (6/10/2016). LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bernaung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pengadaan barang dan jasa termasuk tiga besar masalah terjadinya korupsi. Dengan belanja melalui sistem e-katalog diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya KKN,” kata Sekda Jateng itu.
Karena itulah, Sri Puryono mengapresiasi perusahaan penyedia barang dan jasa untuk pemerintah, CV Solusi Arya Prima yang melalui premmiere.co.id telah menginisiasi penjualan kebutuhan produk teknologi informasi pemerintah melalui e-katalog.
Pihaknya menilai, dengan keberadaan perusahaan barang dan jasa pada aktivitas belanja dengan sistem e-katalog ini menjadi early warning bagi pihak-pihak tertentu untuk tidak melakukan KKN.
“Pada dasarnya kami ingin melayani masyarakat secara prima, transparan, cepat, murah, dan akuntabel. Dengan pembelian melalui e-katalog orang tidak harus bersinggungan. Kalau nanti mereka bersinggungan dengan pihak penyedia maka bisa jadi di situlah terjadi KKN,” katanya.
Dikatakan, di seluruh Indonesia hanya ada enam perusahaan penyedia barang dan jasa untuk teknologi informasi. Secara terperinci, masing-masing satu ada di Semarang dan Jogja, selebihnya berada di Jakarta.
“Secara keseluruhan kami siap melakukan belanja melalui e-katalog, hanya untuk tingkat kabupaten atau kota masih perlu didorong,” katanya.
Terkait kegiatan sosialisasi, Direktur CV Solusi Arya Prima AM Ishak menyatakan masih perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama SKPD dan institusi mengenai e-katalog. “Jika mereka paham tentu akan lebih nyaman ketika akan melakukan pembelian melalui e-katalog,” katanya.
Dikatakan, sejauh ini sudah mulai banyak SKPD yang melakukan pembelian melalui e- katalog di antaranya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dispendukcapil. “Kebanyakan SKPD yang melakukan pembelian adalah yang tinggi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Untuk jumlahnya masih sedikit karena memang baru aktif pada tanggal 28 Agustus lalu,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya