SOLOPOS.COM - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah, menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/10/2023). (Solopos.com/Adhik Kurniawan).
Solopos.com, SEMARANG — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/10/2023). Aksi massa atau demo mahasiswa ini digelar untuk mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memimpin Indonesia selama 9 tahun terakhir.
Pantauan Solopos.com, ratusan massa itu mulai memadati Jalan Pahlawan sejak pukul 14.30 WIB. Dalam aksi itu, salah seorang orator, tampak mengecat tumbuhnya dengan warna putih dan menuliskan kata-kata “Cukup Sudah 9 Tahun Jokowi?”.
Memasuki pukul 15.15 WIB, situasi kian memanas lantaran ratusan massa pesera aksi berusaha masuk ke dalam kompleks Kantor DPRD Jateng. Namun, upaya massa yang berasal dari kalangan mahasiswa itu gagal setelah dihalau aparat kepolisian yang berjaga.
“Hari ini teman-teman datang untuk melakukan aksi, mengevaluasi masa kepemimpinan Jokowi yang tinggal satu tahun. Kami membagi atas klaster hukum, ekonomi, ekologi pendidikan dan juga hak asasi manusia [HAM],” kata koordinator aksi, Aufa Adha Ariq, di sela aksi.
Aufa menilai masih banyak hal yang harus dikembangkan dan dibenahi menjelang masa akhir Presiden Jokowi. Maka ia berharap, aksi ini juga menjadi evaluasi bagi capres-cawapres yang bakal berlaga di Pilpres 2024 mendatang.
“Calon presiden dan wakil presiden yang akan meneruskan. Dan fokus utama kita adalah perbaikan atas aparatur penegak hukum, kemudian kita fokus pendidikan dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Hari ini kita sampaikan ke DPRD agar bisa menyampaikan ke pemerintah pusat,” tutupnya.
Selain itu, massa yang menggelar demo juga menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan itu antara lain meminta pemerintah untuk melakukan reformasi aparat penegak hukum dan cabut Undang-Undang (UU) bermasalah, menuntut komponen hidup layak, upah yang layak dan portal satu data Indonesia agar bantuan lebih efisian dan efektif.
Kemudian mendesak pemerintah agar bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepostisme), melindungi akademisi dan lingkungan pendidikan dari politik praktis.
Demo yang digelar ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jateng ini juga sempat memanas. Massa bahkan sempat membakar ban sehingga menimbulkan api dan asap pekat.