Jateng
Senin, 12 Juni 2023 - 17:27 WIB

Ganjar Pranowo Bantah Pernyataan Ade Armando soal Kontrak Politik dengan PDIP

Adhik Kurniawan  /  Imam Yuda Saputra  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ganjar Pranowo saat berada di Kantor DIsnaakertrans Jateng, Senin (12/6/2023). (Solopos.com-Adhik Kurniawan)

Solopos.com, SEMARANG — Calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, membantah pernyataan caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armado, yang menyebut ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDIP. Salah satu kontrak politik yang disampaikan Ade Armando melalui akun Twitter pribadinya antara lain adalah jika Ganjar memenangi Pilpres 2024, maka menteri yang masuk kabinetnya harus disetujui PDIP.

Saat berita ini ditulis, tulisan Ade Armando yang diunggah pada 11 Juni 2023 itu sudah disaksikan lebih dari 165.000 netizen. Bahkan, postingan itu mendapatkan 93 retweet, 118 kutipan, dan 525 tanda like.

Advertisement

“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena informasi ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah,” tulis Ade melalui akun Twitternya @adearmando61.

Tak berhenti di situ, dalam cuitanya Ade Armando juga mengaku bila selama ini mendukung dan tergabung di Ganjarian atau relawan Ganjar untuk 2024. Ia menyampaikan jika sukarelawan Ganjar bakal kecewa bila ternyata kontrak tersebut benar.

“Sebagian relawan itu bilang bahwa kalau ternyata setelah kami dukung Ganjar hanya menjadi boneka PDIP, ya kami keberatan dong. Sebagian bilang mendingan kita dukung Prabowo aja atau ada yang bilang mending golput aja daripada kita memberi panggung buat PDIP,” sambung cuitanya.

Advertisement

Sementara itu, Ganjar membantah adanya isu kontrak politik dirinya dengan PDIP terkait penentuan kabinet jika memenangi Pilpres 2024 nanti. Pria yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jateng itu menegaskan, kabinet bakal ditentukan oleh presiden karena merupakan hak prerogatif seorang presiden.

“Kabinet ya ditentukan oleh presiden. Wong prerogatif kok,” tegas Ganjar usai pembukaan seleksi penerimaan magang di Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskesrtrans) Jateng, Kota Semarang, Senin (12/6/2023).

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif