Nugroho Meidinata / Newswire / Ginanjar Saputra | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengimbau buruh tak melakukan demo saat Hari Buruh atau May Day.(Semarangpos.com-Humas Pemprov Jateng)
Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengusulkan penggunaan e-voting atau pemungutan suara elektronik dan kampanye online pada Pilkada 2020 mendatang.
Ganjar mengatakan hal tersebut bisa dilakukan mengingat Pilkada 2020 beriringan dengan pandemi Covid-19.
Buruh di Prambanan Klaten Positif Covid-19, 30 Orang Kontak Fisik Ikuti Rapid Test
“Insya Allah kita siap semua. Hanya mungkin yang perlu disiapkan lebih matang adalah SOP yang mesti dilaksanakan hingga coblosan. Syukur-syukur sebenarnya kalau hari ini percaya pada sistem, hari ini saatnya kita e-voting,” ujar Ganjar dilansir Detik.com, Selasa (9/6/2020).
“Insya Allah kita siap semua. Hanya mungkin yang perlu disiapkan lebih matang adalah SOP yang mesti dilaksanakan hingga coblosan. Syukur-syukur sebenarnya kalau hari ini percaya pada sistem, hari ini saatnya kita e-voting,” ujar Ganjar dilansir Detik.com, Selasa (9/6/2020).
Meskipun begitu, ia menyadari penggunaan e-voting masih menjadi perdebatan dari berbagai pihak lantaran belum pernah dilaksanakan sebelumnya.
Mantap Betul! 10 Emiten Indonesia Masuk Daftar Asean Asset Class
Sebelum hal tersebut diputuskan, ia mengaku akan membahasnya bersama-sama kepala daerah se-Jateng.
Api Besar, Butuh 15 Mobil Damkar Padamkan Kobongan di Candi Elektronik Solo
“Saya mau ada diskusi bagaimana e-voting, bisa vote dari mana pun, termasuk kabupaten/kota mesti siapkan. Mesti evaluasi buat bupati/wali kota adalah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada karena kemarin refocusing semua. Masih ada duit tidak, kalau tidak nanti berurutan apakah dari provinsi cukup, bantuan APBN berapa, ini urutan yang jadi keputusan antara Komisi II, KPU, Kemendagri, Bawaslu,” tambahnya.
Jika Ganjar mengusulkan menggunakan sistem e-voting, Warga Solo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) justru mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.
Hal ini dikarenakan Indonesia belum dapat dipastikan terbebas dari pandemi Covid-19 saat penyelenggaran Pilkada 2020, Desember 2020 mendatang.
New Normal, Tempat Karaoke di Solo Ini Minta Kelonggaran Waktu Operasional
“Jika dipaksakan, risiko ada di penyelenggara tingkat daerah dan para pemilih yang terancam tertular virus corona atau akan menularkan ke orang lain dengan cepat,” kata Kuasa hukum PWSPP, Arif Sahudi sebagaimana telah diberitakan Solopos.com sebelumnya.