Solopos.com, SEMARANG — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng berusaha menutupi fakta terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di sejumlah perusahaan tekstil di Jateng.
Hal itu disampaikan Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, menanggapi pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, yang meminta kabar terkait PHK karyawan di sejumlah perusahaan tekstil untuk tidak dibesar-besarkan, salah satunya di PT Sai Apparel Industries.
Promosi Penyaluran KUR BRI hingga Akhir April 2024 Capai Rp59,96 Triliun
“Pemprov seakan-akan ketakutan mengakui PHK, alasannya relokasi. Fakta yang kami temukan adalah salah satu perusahaan yang mengatakan itu kontrak harian lepas, makanya diakuilah untuk evaluasi,” kata Aulia saat deklarasi Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) di Hotel Siliwangi, Kota Semarang, Senin (24/6/2024).
Aulia juga berpendapat bahwa dalam menjalankan bisnis dan investasi, perusahaan cenderung lebih mementingkan keuntungan. Namun, tidak memperhatikan nasih pekerja yang sudah bekerja keras menghidupkan aktivitas produksi.
“Kalau investasi ini sangat kental dengan hubungan PHK, saya sampaikan jangan sampai Jateng gembar-gembor investasi masuk. Faktanya, terjadi PHK besar-besaran,” tandasnya.
Oleh karena itu, seharusnya Pemprov Jateng mengakui terjadinya gelombang PHK. Pemerintah seharusnya tidak perlu takut jika badai PHK bakal membuat iklim investasi di Jateng menurun.
“Jangan menutupi fakta bahwa tidak ada PHK, mereka [Pemprov Jateng] mengatakan aman-aman saja. Padahal, faktanya ada PHK, atau mungkin saja pemerintah ketakutan karena investasi banyak yang masuk di Jateng tiba-tiba malah banyak PHK,” sambungnya.
Aulia menegaskan kelompok buruh tidak menolak investasi. Justru pihaknya akan mendukung jika investasi yang dilakukan dapat menyerap tenaga kerja hingga dapat menyejahterakan masyarakat, terutama kalangan pekerja.
“Kami tidak menolak investasi, tidak! Kami paham efek investasi tenaga kerja terserap, perekonomian jalan. Tetapi buat apa investasi kalau mendegradasi upahnya kecil. Makanya boleh beradu data bahwa itu [Pemprov Jateng menyebut] aman-aman saja,” tegasnya.
Pj Gubernur Jateng
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jateng buka suara terkait kabar lima pabrik tekstil di wilayahnya tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Pihaknya meminta masalah tersebut tak perlu dibesar-besarkan karena fakta dilapangan diklaim tak seheboh yang dikabarkan.
“Terkadang terlalu dibesar-besar kan, setelah cek lapangan, ternyata tidak demikian. Memang ada beberapa perusaaan PHK, tapi jumlahnya kecil-kecil lah, perusahaan kecil yang usaha untuk ordernya mereka terima berkurang cukup banyak,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sujadna, saat dijumpai Solopos.com seusai menghadiri pembukaan Kios SiManis di Pasar Bulu, Kota Semarang, Kamis (20/6/2024).
Nana menyebut pabrik yang dikabarkan tutup itu sebenarnya hanya melakukan pengurangan karyawan. Nana lantas mencontohkan PT Sai Apparel di Kota Semarang yang dikabarkan tutup. Menurutnya, PT Sai Apparel tidak tutp melainkan melakukan ekspansi dengan mendirikan pabrik baru di Kabupaten Grobogan. Kendati demikian, tidak dipungkiri jika PT Sai Apparel juga melakukan PHK, meski jumlahnya tidak mencapai 8.000 orang karyawan.
“Setelah kita cek dilapangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Disnakertrans] adanya relokasi, dari Semarang ke Grobogan. Memang jumlah karyawannya sekitar 8.000, saat kita cek, sekitar 5.000 di Grobogan, mereka [PT Sai Apparel] ajak ke pabrik baru [Grobogan], faktanya di Semarang pun masih ada pekerja 2.500 orang. Tapi memang ada yang keluar [1.482 orang kena PHK] dan sudah dapat pesangon. Jadi lebih banyak karena relokasi [pindah Grobogan],” terang Nana Sudjana.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
