SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG —</strong> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar pengelolaan dana desa selalu dipastikan melibatkan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan melalui kemandirian perekonomian. "Selain melibatkan masyarakat, pengelolaan dan penggunaan dana desa juga harus akuntabel serta transparan," katanya di Kota Semarang, Jateng, Kamis (9/8/2018).</p><p>Sebagai upaya transparansi, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jateng itu meminta masing-masing pemerintah desa menampilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) dalam bentuk <em>banner</em> sehingga diketahui oleh semua pihak. Menurut Ganjar Pranowo, pengelolaan dana desa wajib dapat dipertanggungjawabkan seluruh pengeluarannya.</p><p>"Oleh karena itu, <em>banner</em> APBDes wajib dipasang di kantor desa supaya masyarakat bisa melihat dan tidak curiga, sekaligus mencegah korupsi tidak hanya dari administrasinya, tapi juga membangun integritas," ujarnya.</p><p>Senada dengan Ganjar Pranowo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jateng Sudaryanto berharap dana desa yang jumlahnya terus mengalami kenaikan tiap tahun itu dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Ia menyebutkan, 7.809 desa di Provinsi Jateng akan menerima kucuran dana desa senilai Rp6,74 triliun pada 2018, sehingga masing-masing desa rata-rata akan menerima sekitar Rp863 juta.</p><p>Selain alokasi dana desa yang berasal dari APBN, Pemprov Jateng pada 2018 juga mengalokasikan dana Rp50 juta/desa. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan 2017 yang hanya senilai Rp30 juta/desa.</p><p><em><strong><a href="http://semarang.solopos.com/">KLIK</a> dan <a href="https://www.facebook.com/SemarangPos">LIKE</a> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</strong></em></p>