SOLOPOS.COM - Pascapemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2015, Deviasi harga BBM non subsidi (Pertamax) dengan BBM bersubsidi (Premium) semakin tipis. Konsumsi Pertamax di DIY pun mengalami kenaikan hingga 400% sementara Premium turun sekitar 15%. Tampak sejumlah konsumen mengisi BBM Pertamax di SPBU Lempuyangan, Senin (5/1/2015) (JIBI/Harian Jogja/Abdul Hamied Razak)
Pascapemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2015, Deviasi harga BBM non subsidi (Pertamax) dengan BBM bersubsidi (Premium) semakin tipis. Konsumsi Pertamax di DIY pun mengalami kenaikan hingga 400% sementara Premium turun sekitar 15%. Tampak sejumlah konsumen mengisi BBM Pertamax di SPBU Lempuyangan, Senin (5/1/2015) (JIBI/Harian Jogja/Abdul Hamied Razak)
Harga BBM turun menui respons Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ganjar meminta Organda menyesuaikan tarif
Kanalsemarang.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) provinsi setempat untuk menyesuaikan tarif angkutan umum terkait dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar mulai 19 Januari 2015.
“Saya sudah koordinasi dengan Ketua DPP Organda agar ‘mereview’ hitung-hitungan setelah harga BBM turun, masak harga BBM turun tapi Organda tidak menurunkan tarif angkutan umum,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (19/1/2015).
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menggelar rapat koordinasi bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Jateng seperti Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, Kejaksaan Tinggi Jateng, dan DPRD Jateng.
Ganjar mengaku akan segera mengajak bicara Organda Jateng serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Jateng guna membahas penurunan tarif angkutan umum secara lebih lanjut.
“Kita akan ajak bicara (Organda Jateng, red), kita buka alasan rasionalnya karena dulu mereka saat menaikkan tatuf angkutan umum beralasan harga BBM naik dan sekarang harga BBM turun, saya mau dengar alasannya apa lagi,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng belum mempunyai angka berdasarkan hitungan secara teknis terkait dengan rencana penurunan tarif angkutan umum.
“Kami coba komunikasikan dulu dengan pihak terkait dan saya sudah meminta Dishubkominfo Jateng untuk berbicara dulu dengan Organda Jateng,” katanya.
Ketua Organda Jateng Karsidi Budi Anggoro yang dihubungi melalui telepon mengaku akan melakukan rapat koordinasi dulu bersama Dishubkominfo Jateng dan pemangku kepentingan yang lain terkait dengan adanya desakan penurunan tarif angkutan umum.
“Nanti dibicarakan dulu dengan Dishubkominfo dan setelah rapat koordinasi masih harus dirapatkan dengan ‘stakeholder’,” ujarnya.